Oleh: Tommy Tamtomo
Dewan Pengawas, Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)
Dari Pencurian Data Menuju Penguasaan Persepsi.
Jakarta, 8 November 2026, Pernyataan Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja K, bahwa disinformasi berbasis Artificial Intelligence (AI) kini mengancam kesehatan mental masyarakat, membuka perspektif baru mengenai keamanan nasional.
Ancaman siber tidak lagi terbatas pada pencurian data, peretasan jaringan, atau sabotase infrastruktur digital, tetapi telah memasuki wilayah persepsi, emosi, kepercayaan, dan kemampuan manusia mengambil keputusan rasional.
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika dikorelasikan dengan tuduhan penyadapan komunikasi Presiden yang tengah menjadi perbincangan publik pada November 2026.
Kedua fenomena tersebut tidak boleh langsung dianggap saling berhubungan secara operasional, namun, secara konseptual keduanya memperlihatkan kerentanan yang sama: ketika informasi strategis dapat dikumpulkan, dimanipulasi, atau disalahgunakan, kedaulatan pengambilan keputusan negara berpotensi terancam.
Dalam perspektif keamanan nasional modern, persoalannya bukan sekadar siapa memiliki informasi, melainkan siapa mengendalikan aliran informasi, siapa membentuk persepsi, dan siapa akhirnya memengaruhi keputusan.
Dari Cyber Warfare Menuju Cognitive Warfare.
Propaganda, disinformasi, dan Psychological Operations (PSYOPS) bukan fenomena baru, namun, AI generatif, deepfake, bot otomatis, dan algoritma amplifikasi telah mengubah kecepatan, skala, serta kemampuan personalisasi operasi pengaruh.
Ribuan pesan manipulatif kini dapat diproduksi dan disebarkan untuk membentuk persepsi tertentu. Bahkan informasi autentik dapat dipotong, dikeluarkan dari konteks, kemudian digabungkan dengan konten sintetis sehingga menghasilkan narasi menyesatkan.
Kajian NATO Innovation Hub menjelaskan bahwa Cognitive Warfare menempatkan proses berpikir dan pengambilan keputusan manusia sebagai sasaran persaingan strategis (du Cluzel, Cognitive Warfare, NATO Innovation Hub, 2020).
Dalam konteks masyarakat, paparan disinformasi berulang dapat memperbesar kecemasan, kebingungan, kelelahan informasi, dan ketidakpercayaan terhadap institusi. WHO telah memperingatkan bahaya infodemic terhadap perilaku dan kepercayaan publik (WHO, Infodemic, 2020).
Namun, tekanan psikologis akibat informasi tidak otomatis merupakan gangguan mental klinis. Demikian pula, kritik masyarakat tidak boleh serta-merta dikategorikan sebagai operasi perang kognitif.
Penyadapan Presiden dan Pertanyaan Intelijen Strategis.
Tuduhan penyadapan komunikasi Presiden memunculkan persoalan yang lebih mendalam daripada legalitas tindakan intersepsi.
Dalam analisis kontraintelijen, sedikitnya terdapat lima pertanyaan mendasar: siapa memerintahkan penyadapan, siapa melaksanakan, siapa mengolah informasi, siapa menerima hasilnya, dan siapa pengguna akhirnya (ultimate end-user)?
Pertanyaan terakhir sangat penting.
Informasi hasil intersepsi dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah apabila memenuhi ketentuan hukum, namun, informasi serupa juga berpotensi disalahgunakan untuk pemerasan, manipulasi politik, operasi pengaruh, atau pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu.
Pengalaman pengungkapan dokumen Edward Snowden mengenai penyadapan komunikasi pejabat Indonesia oleh intelijen Australia memperlihatkan pentingnya perlindungan komunikasi strategis negara (The Guardian, 2013).
Dalam kasus yang kini diperbincangkan, motif, rantai komando, serta kemungkinan penggunaan hasil penyadapan harus dibuktikan melalui penyidikan dan pemeriksaan forensik independen.
Belum terdapat dasar bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penyadapan tersebut merupakan bagian dari operasi Cognitive Warfare.
Namun, sebagai hipotesis ancaman, kemungkinan penyalahgunaan informasi tetap perlu diuji secara sistematis.
Situational Awareness: Ketika Presiden Melihat Realitas yang Keliru.
Dalam arsitektur Command, Control, Communications, Computers, Cyber Defense, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C6ISR), kualitas keputusan sangat bergantung pada Situational Awareness (SA).
Menurut Mica Endsley, SA terdiri atas tiga tingkatan: perception, yaitu mengetahui apa yang terjadi; comprehension, yakni memahami maknanya; dan projection, yaitu memperkirakan perkembangan berikutnya (Endsley, Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems, Human Factors, 1995).
Ketiganya dapat terganggu apabila informasi yang diterima pengambil keputusan telah dimanipulasi.
Presiden mungkin memperoleh data yang secara teknis autentik, tetapi tidak lengkap. Informasi tersebut kemudian ditafsirkan melalui analisis yang bias, sehingga menghasilkan proyeksi ancaman yang keliru.
Inilah risiko cognitive contamination: pencemaran proses penilaian situasi oleh informasi menyesatkan.
Bayangkan apabila hasil intersepsi komunikasi strategis dikombinasikan dengan deepfake, laporan intelijen yang direkayasa, atau kampanye disinformasi terkoordinasi.
Pengambil keputusan dapat terdorong merespons ancaman yang dibesar-besarkan, salah memahami maksud pihak lain, atau kehilangan kepercayaan terhadap institusinya sendiri.
Skenario tersebut bersifat hipotetis, bukan gambaran yang telah terbukti terjadi dalam kasus penyadapan Presiden.
Namun, konsekuensi potensialnya serius. Sistem komunikasi yang aman tidak menjamin keputusan yang benar apabila substansi informasi dan proses analisisnya telah terkontaminasi.
Menuju National Cognitive Resilience.
Indonesia membutuhkan paradigma National Cognitive Resilience, yaitu kemampuan masyarakat dan institusi mempertahankan integritas berpikir serta kualitas keputusan ketika menghadapi manipulasi informasi.
ICSF bersama lembaga negara, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mendorong lima agenda strategis.
Pertama, mengembangkan Cognitive Threat Intelligence untuk mengidentifikasi operasi disinformasi terkoordinasi.
Kedua, membangun Cognitive Resilience Index yang mengukur literasi informasi, kemampuan verifikasi, dan ketahanan psikologis melalui indikator yang tervalidasi.
Ketiga, mengintegrasikan Cyber Threat Intelligence dengan Cognitive Early Warning System, khususnya untuk mendukung perlindungan infrastruktur informasi kritis dan komunikasi strategis negara.
Keempat, memperkuat mekanisme counterintelligence, audit akses informasi, autentikasi sumber, serta pemeriksaan independen terhadap tuduhan penyalahgunaan teknologi penyadapan.
Kelima, memastikan pengawasan keamanan kognitif tetap tunduk pada hukum, perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas demokratis (UNESCO, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 2021).
Penutup: Kedaulatan Informasi adalah Kedaulatan Keputusan.
Peringatan Ardi Sutedja mengenai ancaman psikologis disinformasi AI seharusnya dibaca sebagai bagian dari persoalan keamanan nasional yang lebih luas.
Cybersecurity melindungi integritas sistem informasi. Cognitive Security melindungi integritas proses berpikir manusia. Sementara Situational Awareness memastikan bahwa keputusan strategis didasarkan pada realitas yang dipahami secara benar.
Ketiganya merupakan fondasi penting bagi ketahanan negara modern.
Tuduhan penyadapan Presiden mengingatkan kita bahwa perlindungan komunikasi kepala negara tidak cukup hanya dengan enkripsi dan teknologi kontraintelijen.
Negara juga harus menjamin integritas rantai informasi, independensi analisis, serta kemampuan pemimpin menguji berbagai sumber sebelum mengambil keputusan.
Sebab ancaman paling berbahaya bukan selalu ketika Presiden kehilangan informasi rahasia, melainkan ketika seorang Presiden mengambil keputusan berdasarkan realitas yang sengaja dibentuk secara keliru.
Pada akhirnya, kedaulatan negara tidak hanya ditentukan oleh siapa menguasai wilayah dan teknologi, tetapi juga oleh siapa mampu menjaga kemerdekaan berpikir serta integritas keputusan strategisnya.
