Oleh: Agus Eko setiyawan,S.Ikom.,M.H.,C.PP.C.NS
MITRAPOL.com, Pangkalpinang — Pemandangan antrean kendaraan yang mengular hingga ke bahu jalan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih menjadi fenomena sehari-hari yang memicu dilema bagi masyarakat. Selain menyita waktu produktif, kemacetan di area sekitar SPBU kerap menggangu kelancaran arus lalu lintas dan memicu potensi kecelakaan.
Masyarakat berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM)—khususnya jenis bersubsidi seperti Pertalite dan Solar—sangat vital untuk mobilitas harian dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, proses mendapatkan BBM tersebut kini menuntut pengorbanan waktu hingga berjam-jam.
Mengapa Antrean SPBU Terus Terjadi?
Berdasarkan analisis para pengamat ekonomi dan tata kota, penumpukan kendaraan di SPBU umumnya disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor internal dan eksternal:
Aktivitas Pembelian Berulang (Pelangsir): Masih maraknya oknum yang memodifikasi tangki kendaraan atau mengantre berkali-kali untuk menjual kembali BBM subsidi dengan harga eceran.
Keterlambatan Transaksi Tunai: Proses pembayaran tunai dan pencarian uang kembalian yang memakan waktu cukup lama di setiap nosel/dispenser.
Disparitas Harga BBM: Jarak harga yang cukup signifikan antara BBM subsidi dan non-subsidi mendorong sebagian besar pemudik dan pengendara beralih ke jalur subsidi.
Logistik dan Jam Bongkar Muat: Pengiriman pasokan dari depo yang terkadang bertepatan dengan jam sibuk masyarakat.
Mendorong Langkah Nyata: 3 Pilar Solusi Konkret
Untuk mengakhiri dilema berkepanjangan ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, kepolisian, dan kesadaran konsumen melalui tiga pilar solusi konkret berikut:
1. Pembatasan Digital & Transaksi Nontunai (Cashless)
Sistem Kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition): Mengintegrasikan kamera pemindai plat nomor di setiap baris antrean SPBU. Kendaraan yang terdeteksi melampaui kuota harian atau menggunakan plat nomor tidak sesuai otomatis terblokir oleh sistem nosel.
Jalur Khusus Full Cashless: Membuka jalur cepat (express lane) khusus untuk pembayar digital (QRIS/aplikasi). Transaksi nontunai mampu memangkas waktu pelayanan dari rata-rata 1–2 menit menjadi hanya 10–15 detik per kendaraan.
2. Pembenahan Infrastruktur & Distribusi Lokal
Pemisahan Jalur Roda Dua dan Roda Empat: Memastikan area pengisian sepeda motor dipisah secara fisik dari kendaraan roda empat atau truk/bus guna menghindari penumpukan di titik krusial.
Optimalisasi Pertashop untuk BBM Subsidi: Membuka skema penyaluran BBM bersubsidi terbatas di jaringan Pertashop wilayah penyangga (pinggiran kota) guna memecah konsentrasi massa di pusat kota.
Jadwal Pasokan Malam Hari: Mengatur ulang jam bongkar muat truk tangki BBM agar dilakukan secara penuh pada malam atau dini hari, sehingga dispenser beroperasi dengan kapasitas penuh sejak pagi.
3. Penegakan Hukum dan Pengawasan Terpadu
Penindakan Tegas Oknum Pelangsir: Pembentukan Satgas Gabungan (TNI/Polri, Pemda, dan Pertamina) untuk melakukan pengawasan berkala. Sanksi tegas berupa penutupan sementara hingga pencabutan izin usaha wajib diterapkan bagi SPBU yang terbukti membiarkan praktik penimbunan.
Transparansi Stok Real-Time: Menyiapkan layar informasi digital atau fitur peta real-time yang dapat diakses publik untuk mengetahui ketersediaan stok dan tingkat kepadatan di tiap SPBU.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap berbagai pihak terkait dapat segera mengimplementasikan langkah-langkah penataan ini secara konsisten, bukan sekadar respons sesaat ketika isu memuncak. Dengan tata kelola yang transparan, berbasis teknologi, serta pengawasan ketat di lapangan, antrean panjang di SPBU diharapkan dapat terurai sehingga mobilitas dan roda perekonomian warga kembali berjalan lancar.
