(Perspektif Knowledge-Based Governance, Keselamatan Penerbangan, dan Sistem Komando Bencana Terpadu)
Oleh : Tommy Tamtomo
Dewan Pengawas, Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)
Pendahuluan: Informasi, Kekuasaan, dan Keselamatan Nasional
Jakarta, 9 November 2026, Kekuatan seorang Presiden tidak semata-mata ditentukan oleh kewenangan politik, besarnya anggaran, atau kecanggihan alutsista, melainkan oleh kemampuannya memperoleh informasi yang benar, memahami realitas lapangan, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang teruji.
Tanpa penilaian independen (second opinion), Presiden berisiko terjebak dalam laporan birokratis, budaya Asal Bapak Senang (ABS), dan kesalahan persepsi strategis [Richards Heuer, Psychology of Intelligence Analysis, 1999].
Pertemuan Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, dua kecelakaan helikopter dalam operasi karhutla di Kalimantan, serta pertanyaan mengenai pemanfaatan KRI Sriwijaya sebagai pangkalan helikopter terapung, menghadirkan persoalan yang saling berkaitan dalam tata kelola nasional: kualitas informasi, koordinasi antarlembaga, dan ketepatan keputusan.
Ketiganya belum membuktikan satu kegagalan sistemik, tetapi menegaskan pentingnya pemerintahan berbasis pengetahuan (knowledge-based governance), bukan sekadar pemerintahan berbasis laporan [Peter Senge, The Fifth Discipline, 1990].
1. Presiden Membutuhkan Kebenaran, Bukan Sekadar Laporan.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang menimbulkan pertanyaan strategis: apakah Presiden memperoleh gambaran objektif mengenai keadaan bangsa, atau terlalu bergantung pada laporan berjenjang dari elite birokrasi dan keamanan?
Dalam intelijen strategis, penyaringan informasi, groupthink, dan budaya Asal Bapak Senang (ABS) dapat menyebabkan kegagalan tersembunyi, sementara keberhasilan administratif ditonjolkan [Richards J. Heuer Jr., Psychology of Intelligence Analysis, 1999; Irving Janis, Victims of Groupthink, 1972].
Presiden membutuhkan independent second opinion dari masyarakat, akademisi, ilmuwan, organisasi profesi, dan pelaksana lapangan.
2. Bahaya Pemerintahan Tanpa Pengetahuan yang Teruji.
Knowledge-based governance menuntut keputusan berdasarkan bukti empiris, analisis ilmiah, simulasi, serta evaluasi independen.
Retorika yang merendahkan profesor atau akademisi patut direnungkan. Kritik terhadap individu sah, tetapi meremehkan keahlian ilmiah berisiko melemahkan ekosistem pengetahuan nasional.
Tanpa systems thinking, kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, pertahanan, dan kebencanaan dapat berjalan sektoral tanpa integrasi [Peter Senge, The Fifth Discipline, 1990; OECD, Building Capacity for Evidence-Informed Policy-Making, 2020].
Akibatnya, pemerintah terlihat sibuk, tetapi kemajuan substantif tidak tercapai.
3. Dua Helikopter Jatuh: Alarm Keselamatan Karhutla.
Pada 4 November 2026, helikopter Mi-17V5 TNI AD mengalami kecelakaan di Seruyan, Kalimantan Tengah, dengan laporan tiga prajurit gugur.
Empat hari kemudian, helikopter Super Puma BNPB (H-225 | registrasi VH-HGM) yang bertugas dalam misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla)mengalami kecelakaan di Sungai Barito, Kalimantan Selatan.
Laporan lanjutan menyebut dua awak selamat dan seorang awak, Yayan Supyansuri, meninggal dunia [Netralnews, Dua Kecelakaan Helikopter Karhutla: Peringatan untuk Keselamatan Operasi Penerbangan, 8 November 2026].
Duka cita mendalam bagi keluarga korban serta penghargaan kepada seluruh awak yang mempertaruhkan keselamatan demi masyarakat.
Dalam kajian keselamatan penerbangan, Chappy Hakim menekankan bahaya penerbangan rendah, asap, perubahan angin, beban air yang menggantung, serta keterbatasan ruang pemulihan.
Chappy Hakim juga mengingatkan bahwa keselamatan harus menjadi tanggung jawab seluruh organisasi, bukan semata-mata pilot [Chappy Hakim, Memadamkan Api dan Keselamatan Penerbangan, Netralnews, 6 November 2026].
Kedua kecelakaan belum membuktikan kegagalan koordinasi sebagai penyebabnya. Namun, keduanya menuntut audit armada, kemampuan awak, cuaca mikro, prosedur pengambilan air, dan manajemen risiko.
4. Fragmentasi Komando dan Informasi Bencana.
Penanganan karhutla melibatkan BNPB, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Polri, BMKG, BRIN, pemerintah daerah, serta operator sipil.
Apakah semuanya bekerja berdasarkan satu gambaran situasi yang sama?
Indonesia membutuhkan Sistem Komando dan Informasi Penanggulangan Bencana Terpadu yang menyatukan data satelit, titik api, cuaca, sumber air, pergerakan helikopter, dan keselamatan penerbangan [UNDRR, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, 2015].
Tanpa integrasi, setiap lembaga mungkin berhasil secara administratif, tetapi efektivitas operasi nasional belum tentu optimal.
5. Mengapa KRI Sriwijaya Belum Menjadi Pangkalan Helikopter Terapung?
Latihan KRI Sriwijaya-100 di Teluk Jakarta pada 7 November memunculkan pertanyaan: mengapa opsi penempatannya di perairan Kalimantan belum diwujudkan?
Apabila siap operasional, kapal berpotensi menjadi pangkalan helikopter terapung, pusat komunikasi satelit, logistik, koordinasi udara, pencarian dan pertolongan, serta evakuasi medis.
Kapal cukup berada di perairan aman dekat pantai. Namun, kesiapan fasilitas penerbangan, jangkauan helikopter, dan jarak menuju titik api harus diperhitungkan.
Pengalaman USS Abraham Lincoln dalam bantuan tsunami Aceh 2004–2005 memperlihatkan manfaat integrasi kekuatan laut, udara, komunikasi, dan logistik [U.S. Department of Defense, Operation Unified Assistance, 2005].
Perbedaan geografis Kalimantan tetap memerlukan analisis kelayakan tersendiri.
6. Presiden Membutuhkan Gambaran Situasi Nasional yang Sebenarnya.
Presiden memerlukan dashboard nasional yang tidak sekadar menampilkan jumlah hotspot, sorti helikopter, atau volume air yang dijatuhkan.
Yang lebih penting ialah luas kebakaran terkendali, efektivitas operasi, keselamatan awak, biaya, hambatan koordinasi, serta dampak terhadap masyarakat.
Data harus diverifikasi melalui penginderaan jauh, laporan masyarakat, pemeriksaan lapangan, dan evaluasi independen [OECD, Building Capacity for Evidence-Informed Policy-Making, 2020].
Pencegahan melalui pengelolaan gambut, deteksi dini, dan penegakan hukum tetap menjadi prioritas.
Kesimpulan Strategis.
Pertemuan mantan Kapolri, dua kecelakaan helikopter, dan pertanyaan pemanfaatan KRI Sriwijaya tidak membuktikan satu kegagalan sistemik yang sama. Namun, ketiganya mengundang evaluasi terhadap kualitas informasi, koordinasi, dan keputusan nasional.
Presiden tidak cukup mengetahui apa yang dilaporkan bawahannya. Presiden harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Tanpa pemerintahan berbasis pengetahuan, Indonesia berisiko berjalan di tempat, bahkan mundur di berbagai bidang.
Kekuatan negara bukan sekadar alutsista dan anggaran, melainkan kemampuan mengubah pengetahuan yang benar menjadi keputusan tepat, aman, dan menyelamatkan nyawa.
