MITRAPOL.com, Banda Aceh – Pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Organisasi tersebut mempertanyakan harga kontrak yang disebut mencapai Rp29 juta per unit, sementara perangkat yang diklaim memiliki spesifikasi serupa ditemukan ditawarkan di toko daring dengan harga sekitar Rp14 juta.
Perbedaan harga sekitar Rp15 juta per unit itu mendorong TTI meminta penjelasan mengenai dasar penetapan harga, spesifikasi perangkat, serta proses pengadaan yang menggunakan anggaran pendidikan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh membuka informasi pengadaan secara transparan agar masyarakat dapat menilai kewajaran harga yang dibayarkan pemerintah.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Kalau komputer dengan spesifikasi yang sama bisa dibeli seharga Rp14 juta, mengapa pemerintah justru berkontrak Rp29 juta per unit? Selisih Rp15 juta ini harus dijelaskan secara terbuka,” kata Nasruddin.
TTI meminta Dinas Pendidikan Aceh menjelaskan merek dan tipe komputer, spesifikasi prosesor, kapasitas RAM dan penyimpanan, sistem operasi, kelengkapan perangkat, masa garansi, harga satuan, serta jumlah unit yang dibeli.
Menurut Nasruddin, keterbukaan informasi tersebut diperlukan untuk menguji apakah harga kontrak telah sesuai dengan spesifikasi dan komponen biaya yang disediakan penyedia.
“Kalau harga Rp29 juta per unit memang wajar, buka dokumennya. Jelaskan komponen biayanya. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya,” ujarnya.
TTI juga meminta Kejaksaan Tinggi Aceh menelaah proses pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, survei harga pasar, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemilihan penyedia, hingga pemeriksaan barang yang diterima.
Nasruddin menilai perbedaan harga yang disorot tersebut perlu menjadi dasar untuk meminta penjelasan dan melakukan penelusuran awal terhadap dokumen pengadaan.
Sebagai gambaran, apabila jumlah komputer yang dibeli mencapai 100 unit dengan selisih harga Rp15 juta per unit, nilai perbedaannya mencapai Rp1,5 miliar. Namun, angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan perbandingan harga yang disampaikan TTI, bukan hasil audit atau perhitungan kerugian negara.
TTI juga mengakui bahwa harga yang tercantum di toko daring tidak otomatis dapat dibandingkan langsung dengan harga kontrak pemerintah. Perbedaan spesifikasi, pajak, biaya pengiriman, instalasi, perangkat lunak, garansi, dan layanan purnajual perlu diperhitungkan.
Karena itu, organisasi tersebut menilai keterbukaan dokumen pengadaan menjadi penting agar kewajaran harga dapat diperiksa berdasarkan data dan komponen biaya yang sebenarnya.
“Kami tidak sedang menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa bukti. Tetapi ketika ada selisih Rp15 juta per unit, pemerintah wajib menjelaskan dasar penetapan harganya. Jangan sampai anggaran pendidikan dibelanjakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” kata Nasruddin.
TTI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Dinas Pendidikan Aceh memberikan klarifikasi resmi. Organisasi itu juga meminta Kejati Aceh menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan hasil penelusuran dan bukti yang memadai.
Menurut TTI, anggaran pendidikan semestinya digunakan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sekolah serta peserta didik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Aceh belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai penjelasan mengenai harga dan spesifikasi komputer dalam pengadaan tersebut.
