Scroll untuk baca artikel
Nusantara

Proyek Revitalisasi SDN Mekarsari 2 Senilai Rp519 Juta Disorot, Pengelolaan Swakelola Dipertanyakan

Admin
×

Proyek Revitalisasi SDN Mekarsari 2 Senilai Rp519 Juta Disorot, Pengelolaan Swakelola Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
Proyek Revitalisasi SDN Mekarsari 2 Senilai Rp519 Juta Disorot, Pengelolaan Swakelola Dipertanyakan
papan informasi proyek

MITRAPOL.com, Pandeglang – Proyek revitalisasi SDN Mekarsari 2, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, senilai Rp519.328.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan bahwa pelaksanaan proyek yang tercatat menggunakan mekanisme swakelola tersebut justru melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan teknis dan pembelian material.

Berdasarkan pantauan di lokasi, papan informasi proyek mencantumkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) sebagai pelaksana kegiatan dengan masa pengerjaan selama 120 hari kalender, terhitung sejak 11 November 2026.

Pekerjaan tersebut meliputi rehabilitasi empat ruang kelas beserta ruang toilet serta rehabilitasi satu ruang kelas lainnya.

Sorotan terhadap proyek ini mencuat setelah adanya keterangan dari pengurus P2SP dan kepala sekolah yang mengindikasikan bahwa panitia tidak secara langsung mengendalikan pembelanjaan material maupun pelaksanaan teknis pembangunan.

Salah seorang pengurus P2SP mengaku hanya menerima kunci, sementara urusan pembelian material ditangani oleh tim lain.

“Terkait pembangunan ini, saya terima kunci, jadi semua pembelanjaan oleh pihak tim itu,” ungkap salah seorang pengurus P2SP. Kamis (19/11).

Keterangan serupa disampaikan Kepala SDN Mekarsari 2. Ia menjelaskan bahwa struktur kepengurusan P2SP juga menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan pelaksanaan teknis pembangunan diserahkan kepada pihak lain.

“Adapun struktur kepengurusan P2SP berfungsi juga untuk mengawasi, tidak lebih, dan semua saya serahkan kepada pihak tim tersebut. Pada intinya pihak sekolah hanya terima kunci,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta kesesuaian pelaksanaan proyek dengan mekanisme swakelola yang tercantum dalam dokumen kegiatan.

Dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan, mekanisme swakelola harus mengacu pada petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, keterlibatan pihak lain dalam pekerjaan maupun pengadaan material perlu dijelaskan secara transparan, termasuk dasar penugasan, bentuk tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing pihak.

Selain persoalan pengelolaan pembangunan, kepala sekolah juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan kehadiran tim pelaksana di lokasi.

Menurutnya, tim sebelumnya berkomitmen untuk berada di sekolah sejak pagi hari agar pekerjaan dapat dipantau dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Namun, ia mengaku tim lebih sering datang pada sore hari.

“Justru saya merasa dipojokkan karena tim mereka di awal sudah janji bakal standby setiap hari dari pagi. Ini standby-nya di waktu sore,” keluhnya.

Dalam keterangannya, kepala sekolah juga menyebut program revitalisasi tersebut berkaitan dengan aspirasi Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menyebut nama seseorang bernama Eman yang disebut sebagai anggota dewan, tetapi mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah yang bersangkutan berasal dari tingkat kabupaten atau provinsi.

“Ini dari aspirasi partai PAN, Dewan Eman, entah dari kabupaten atau provinsinya saya lupa. Kalau tim mereka standby-nya dari pagi kan utamanya biar fokus ke sekolah saya,” pungkasnya.

Munculnya berbagai keterangan tersebut memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program revitalisasi SDN Mekarsari 2.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam program tersebut perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, kedudukan P2SP, keterlibatan pihak ketiga, serta sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Selain itu, perlu dipastikan apakah seluruh tahapan pekerjaan, pengadaan material, dan penggunaan anggaran telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis serta ketentuan yang berlaku.

MITRAPOL.com memandang transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan merupakan hal penting yang harus dijaga. Terlebih, program revitalisasi sekolah menggunakan dana APBN yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala SDN Mekarsari 2, pengurus P2SP, pihak pelaksana, Dinas Pendidikan, maupun instansi terkait lainnya guna memperoleh informasi yang berimbang dan menyeluruh.