Scroll untuk baca artikel
Nusantara

Peringati Hari Pohon Sedunia, Green Papua Kolektif Nabire Gelar Mimbar Bebas Soroti Deforestasi

Admin
×

Peringati Hari Pohon Sedunia, Green Papua Kolektif Nabire Gelar Mimbar Bebas Soroti Deforestasi

Sebarkan artikel ini
Peringati Hari Pohon Sedunia, Green Papua Kolektif Nabire Gelar Mimbar Bebas Soroti Deforestasi
Aksi mimbar bebas Green Papua Kolektif Kota Nabire dalam rangka Memperingati Hari Pohon Sedunia, 21 November 2026.

MITRAPOL.com, Nabire, Papua Tengah – Memperingati Hari Pohon Sedunia yang jatuh pada 21 November 2026, Green Papua Kolektif Kota Nabire menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Pasar Karang, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (21/11/2026).

Aksi tersebut mengangkat tema,“Papua Darurat Ekosida, Militer dan HAM”. Melalui kegiatan ini, kelompok tersebut menyampaikan aspirasi dan keprihatinan terhadap persoalan lingkungan hidup, khususnya ancaman deforestasi, kerusakan hutan, serta dampaknya terhadap ruang hidup masyarakat adat di Tanah Papua.

Aksi dipimpin Ansel Youu selaku penanggung jawab, dengan Isak Bobi sebagai koordinator lapangan (korlap).

Dalam pernyataan sikapnya, Ansel Youu menyampaikan bahwa peringatan Hari Pohon Sedunia bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk menyuarakan pentingnya perlindungan hutan, tanah adat, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua.

Green Papua Kolektif Kota Nabire menilai hutan Papua memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat, keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, serta kelestarian berbagai jenis tumbuhan dan satwa endemik.

Dalam siaran pers yang dibagikan, kelompok tersebut menyoroti berbagai aktivitas pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang menurut mereka telah memberikan tekanan terhadap kawasan hutan dan ruang hidup masyarakat adat.

Aktivitas pembalakan kayu, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, hingga proyek pembangunan berskala besar menjadi sejumlah persoalan yang mereka soroti. Mereka juga menyinggung keberadaan perusahaan dan proyek investasi di Tanah Papua, termasuk sektor pertambangan, kehutanan, energi, serta Proyek Strategis Nasional (PSN).

Green Papua Kolektif Kota Nabire menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi berkurangnya tutupan hutan, kerusakan habitat satwa endemik, pencemaran lingkungan, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada alam.

Menurut kelompok tersebut, pemulihan kawasan hutan yang mengalami kerusakan membutuhkan waktu panjang. Sejumlah jenis pohon khas Papua, kata mereka, memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk tumbuh kembali dan membentuk ekosistem hutan yang utuh.

Dalam aksi mimbar bebas tersebut, Green Papua Kolektif Kota Nabire menyampaikan 12 poin tuntutan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, yakni:

1. Mendesak penghentian seluruh aktivitas perusahaan kayu di Tanah Papua yang dinilai berdampak terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat adat.

2. Menolak kehadiran PT Aneka Tambang (Antam) di atas tanah masyarakat adat Musairo, Nabire. Kelompok tersebut menilai aktivitas yang direncanakan berpotensi mengancam sungai, laut, kawasan wisata hiu paus, serta mata pencaharian masyarakat Nabire Timur.

3. Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pangan dan energi yang menurut mereka berpotensi mengakibatkan pembukaan hutan dalam skala besar di wilayah Merauke, Papua Selatan.

4. Mendesak pencabutan seluruh izin usaha perkebunan kelapa sawit di Papua Tengah serta penghentian eksploitasi pohon khas Papua, seperti kayu besi, matoa, sowang, gaharu, dan jenis pohon lainnya.

5. Menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, khususnya di wilayah Mimika, Papua Tengah, dan Merauke, Papua Selatan, karena dinilai berpotensi mengancam lingkungan hidup.

6. Mendesak pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan hutan rawa di Merauke yang menurut mereka mengancam ruang hidup masyarakat serta habitat satwa endemik Papua.

7. Mendesak pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang terdampak fenomena El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

8. Mendesak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mencabut izin usaha pengelolaan kayu yang menurut mereka diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor ilegal di Nabire.

9. Menuntut penutupan PT Freeport Indonesia, BP LNG Tangguh, serta perusahaan multinasional lainnya di Tanah Papua. Mereka juga menyatakan penolakan terhadap rencana investasi di Blok Wabu, Blok Warim, Blok Legari, Blok Soba, Blok Dabera, Blok Obano, Blok Komopa, dan sejumlah wilayah potensial minyak dan gas bumi lainnya.

10. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama delapan kabupaten membangun pusat pengelolaan sampah terpadu serta menyediakan fasilitas pengelolaan sampah di setiap distrik hingga kompleks permukiman.

11. Menolak pembangunan bandara antariksa di atas tanah masyarakat adat Byak di Biak.

12. Menuntut penghentian pendropan dan operasi militer serta penarikan aparat militer organik maupun nonorganik dari Tanah Papua.

Selain 12 tuntutan tersebut, dalam bagian akhir pernyataan sikapnya, kelompok aksi juga menyerukan pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya dan menyampaikan tuntutan mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Melalui aksi mimbar bebas tersebut, Green Papua Kolektif Kota Nabire menegaskan bahwa perlindungan hutan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak-hak masyarakat adat. Bagi mereka, keberadaan hutan berkaitan erat dengan kehidupan, identitas, kebudayaan, dan keberlangsungan masyarakat Papua.

Kelompok tersebut berharap persoalan kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan masyarakat adat mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peringatan Hari Pohon Sedunia juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Mereka menilai hutan bukan semata-mata sumber ekonomi, melainkan bagian penting dari ekosistem dan kehidupan masyarakat Papua.

Aksi mimbar bebas di kawasan Pasar Karang Nabire itu menjadi ruang bagi Green Papua Kolektif Kota Nabire untuk menyampaikan pandangan dan tuntutan terkait persoalan lingkungan hidup, pembangunan, serta hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.