MITRAPOL.com, Palembang – Ketua Umum Forum Cakar Sriwijaya Sumatera Selatan, Geri Hari Wijaya, mendesak Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan segera menertibkan aktivitas truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang masuk ke wilayah Kota Palembang sebelum jam operasional yang ditetapkan.
Menurut Geri, keberadaan truk ODOL yang beroperasi tidak sesuai ketentuan dinilai berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan infrastruktur jalan di Kota Palembang.
“Kami melihat jumlah truk ODOL yang masuk kota semakin meningkat dan tidak sesuai waktu operasional. Dampaknya jelas, risiko kecelakaan meningkat dan banyak ruas jalan mengalami kerusakan,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Ia juga menyoroti kondisi parkir truk yang dinilai mengganggu arus lalu lintas, khususnya di sepanjang Jalan Noerdin Panji. Menurutnya, kendaraan truk kerap terparkir hingga dua lapis pada malam hari sehingga memakan badan jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
Geri menjelaskan, meskipun lokasi tersebut berada di wilayah Kota Palembang, namun status Jalan Noerdin Panji merupakan jalan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Karena itu, menurutnya, penanganan persoalan tidak seharusnya saling dilempar antara pemerintah kota dan provinsi.
Selain itu, Forum Cakar Sriwijaya Sumsel juga mendorong dibukanya ruang mediasi antara pemerintah daerah dan perusahaan pemilik kendaraan ODOL guna mencari solusi bersama.
“Kami berharap Dishub Kota dan Dishub Provinsi dapat duduk bersama dengan Forum Cakar Sriwijaya serta memanggil perusahaan pemilik kendaraan untuk mencari solusi konkret. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut karena saling melempar tanggung jawab,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah solusi yang dapat dibahas antara lain pengaturan jam operasional kendaraan angkutan barang serta penyediaan lokasi parkir khusus yang aman dan tidak mengganggu pengguna jalan.
Forum Cakar Sriwijaya Sumsel menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan pengguna jalan serta melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat pelanggaran muatan kendaraan.
