MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) agar lebih mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Menurut Mirza, perbaikan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung 2026 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (22/9/2026).
Ia mengatakan Samsat menjadi salah satu layanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar. Berdasarkan data yang disampaikannya, rata-rata sekitar 5.000 masyarakat dilayani setiap hari.
“Kalau kita bicara kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita, bukan salah masyarakat,” ujar Mirza.
Menurutnya, pelayanan yang profesional, ramah, mudah, dan transparan diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia juga mendorong aparatur menjadikan budaya melayani sebagai bagian dari pelaksanaan tugas.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan,” katanya.
Dalam Rakorda tersebut, Mirza juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan PKB untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk pembiayaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Ia menyebut Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi dan menyampaikan estimasi kebutuhan anggaran perbaikan jalan mencapai sekitar Rp43 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan Gubernur dalam forum tersebut.
Karena itu, menurut Mirza, peningkatan penerimaan pajak kendaraan perlu dibarengi dengan pelayanan publik yang baik serta komunikasi yang jelas kepada masyarakat.
“Strateginya ya balikkan rasa percaya, pelayanan yang baik, jelaskan secara baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Mirza juga meminta Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat kolaborasi dengan kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, ia mendorong penyederhanaan birokrasi, evaluasi layanan, inovasi, dan percepatan digitalisasi Samsat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Lampung sekaligus Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda menjadi forum untuk mengevaluasi capaian dan tantangan sekaligus menyusun langkah kolaboratif.
Ia menyebut pembahasan diarahkan pada tiga hal, yakni peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta optimalisasi penerimaan PKB, BBNKB, opsen PKB, opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.
