MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menyelesaikan penanganan tiga jembatan terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh. Pemulihan tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas pada Koridor Lintas Timur Aceh yang menghubungkan Banda Aceh dan Medan melalui jalan nasional.
Tiga jembatan yang ditangani yakni Jembatan Krueng Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, Jembatan Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen, dan Jembatan Ulee Langa di Kabupaten Aceh Utara.
Sebelum konstruksi permanen selesai, penanganan dilakukan melalui sejumlah tahapan, termasuk penyediaan jembatan sementara atau bailey untuk menjaga akses masyarakat dan kelancaran distribusi logistik.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan infrastruktur jembatan di wilayah terdampak bencana merupakan bagian penting dalam menjaga konektivitas masyarakat.
Menurutnya, akses jalan dan jembatan yang tetap terbuka dibutuhkan agar aktivitas perekonomian, distribusi logistik, serta proses pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik.
“Kementerian PU terus berusaha agar akses jalan dan jembatan ditangani secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat hingga distribusi logistik,” kata Dody.
Berdasarkan data BPJN Aceh per 14 September 2026, dua jembatan telah rampung dan dinyatakan fungsional.
Jembatan tersebut meliputi:
Jembatan Krueng Meureudu sepanjang 61,8 meter pada ruas Batas Kota SigliKota Bireuen.
Jembatan Ulee Langa sepanjang 16,6 meter pada ruas Batas Kota Lhokseumawe/Aceh Utara–Peureulak.
Sementara itu, penanganan Jembatan Krueng Tingkeum sepanjang 149 meter masih dalam tahap penyelesaian. Hingga 14 September 2026, progres pekerjaan telah mencapai 99,14 persen.
Pekerjaan yang masih tersisa meliputi pemasangan andesit untuk area pedestrian, pengaspalan, serta pemasangan marka jalan. Jembatan Krueng Tingkeum ditargetkan kembali fungsional pada 20 September 2026.
Percepatan penanganan ketiga jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian PU memulihkan infrastruktur vital yang terdampak bencana. Pemulihan dilakukan agar jembatan dapat kembali dimanfaatkan masyarakat dan mendukung aktivitas sosial ekonomi di wilayah Aceh.
Penanganan tersebut juga sejalan dengan arah visi PU608 yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen untuk menjaga produktivitas nasional dan mendukung pertum-buhan ekonomi nasional.
