MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Bahan Bakar Minyak (BBM), yang disubsidi pemerintah menggunakan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Perusahaan yang ditunjuk sebagai Distributor BBM. Karena disubsidi harga BBM jenis ini lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan BBM tersebut.
Contohnya Pertalite dan Biosolar subsidi yang disalurkan yakni untuk Masyarakat miskin, pengusaha kecil, masyarakat tidak mampu, seperti warga miskin atau rentan miskin, tentu bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI atau Polri.
Sayangnya Ratusan Nelayan yang tergolong pengusaha kecil itu tidak mendapatkan BBM bersubsidi, untuk mengoperasikan mesin perahu yang dimiliki, mereka terpaksa harus menggunakan BBM Non Subsidi seperti Pertamax.
Biasanya para Nelayan menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite, namun saat ini terhenti, alasanya tidak bisa mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah.
Informasi yang dihimpun oleh awak media dari salah satu Nelayan Tangkap Ikan Tradisional, Agus Hidayatullah, yang berada di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menyampaikan bahwa nelayan tangkap di Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, dengan jenis perahu Congkreng, yang menggunakan Mesin 15 PK sulit untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
“Kami Nelayan disini terpaksa untuk dapat mencari ikan itu harus menggunakan BBM Non Subsidi seperti Pertamax,” ucap Agus.
Lanjutnya, padahal sebelumnya para Nelayan menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite, saat ini tidak bisa karena tidak mendapatkan Surat Rekomendasi dari Pemerintah terkait dan ini sudah berlangsung lama.
Di Kecamatan Sumur ini ada ratusan Nelayan, belum Kecamatan lainya seperti Kecamatan Cimanggu, jika satu Nelayan berlayar mencari ikan ke arah Pulo Panaitan misalnya itu 150 sampai 200 liter harus disiapkan untuk dua hari. Apa lagi jika ke subesi arah Sumatra itu kebutuhan BBMnya lebih, keluhnya.
Perbedaanya Pertalite dengan Pertamax itu katakanlah Rp.2000 sampai Rp.3000 per Liter di kali 100 Liter udah berapa, itu baru satu nelayan, sementara di Sumur ada ratusan congkreng belum yang lainnya, jika 2000 dikali 100 kan lumayan buat jajan anak, buat beli beras, tuturnya
Agus juga menjelaskan soal Dinas terkait tidak mengeluarkan Rekomendasi Surat Pembelanjaan BBM bersubsidi untuk Nelayan. Diduga pihak Dinas hawatir surat tersebut disalah gunakan
Sebelumnya memang sempat menghubungi Kasi Tangkap di Dinas lewat Hand Phon itu kata Kasi, bahwa Pak Kadis sudah tidak berani mengeluarkan rekomendasi, jadi kemungkinan diduga ada Oknum yang menyalah gunakan, karenanya Pemerintah sendiri tidak berani mengeluarkan surat Rekomendasi pembelanjaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan itu sudah berlangsung lama.
Sementara itu, informasi yang didapatkan awak Media dari Andri selaku Kepala Bidang tangkap di Dinas tersebut, membenarkan bahwa surat Rekomendasi untuk pembelanjaan BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk Nelayan sudah tidak dikeluarkan, ini dilakukan dari keputusan hasil rapat antara Dinas Perikanan Pandeglang dengan DKP Provinsi pada Ahir tahun 2022 lalu.
Semejak bulan Desember Tahun 2022 sampai saat ini, surat rekomendasi untuk belanja BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk Nelayan tidak dikeluarkan lagi, dan itu untuk se-Kabupaten Pandeglang tanpa ada pengecualian, tegasnya
Pewarta : RS
