MITRAPOL.com, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding bicara soal minimnya pemahaman berangkat kerja secara legal ke luar negeri.
Hal ini disampaikan Menteri Karding saat audiensi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), siang hari ini ditemani Wamen P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla.
“Orang yang memahami agar bagaimana berangkat secara prosedural hanya 40 persen,” kata Menteri Karding di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Kamis, 20 Maret.
Dengan hal ini Menteri Karding berharap KemenP2MI dan BNN yang telah bekerja sama sejak 2020 itu bisa melakukan pengawasan di wilayah tertentu.
“Mungkin di pos-pos tertentu ini perlu kita lakukan (pengawasan) bersama,” kata Menteri Karding.
Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom menyebut, pihaknya menyambut positif rencana KemenP2MI untuk membenahi tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia.
BNN akan melakukan kerja sama di bidang informasi untuk melakukan pencegahan kejahatan yang menyasar para calon pekerja migran Indonesia.
“Mungkin lewat unit kecil, analisis ini kita bisa melakukan semacam sharing informasi bukan hanya sharing,” kata Marthinus
Sebab, sambung Marthinus, ada banyak potensi kejahatan yang mungkin terjadi bila calon pekerja migran Indonesia melintasi batas negara secara ilegal.
“Karena begini Pak, banyak potensi-potensi kejahatan yang akhirnya melintasi batas negara itu terjadi di mana-mana dan kita tahu bahwa melintas, manusia bergerak dari suatu tempat ke tempat lain itu ada tiga hal yang terjadi di situ yaitu pergerakan orang, pergerakan barang termasuk uang dan pergerakan gagasan termasuk gagasan kejahatan,” kata Komjen Marthinus (Yape/Humas)
