Scroll untuk baca artikel
Jakarta

Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah Harus Dorong Investasi Baru, Bukan Tambal APBD

Admin
×

Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah Harus Dorong Investasi Baru, Bukan Tambal APBD

Sebarkan artikel ini
Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah Harus Dorong Investasi Baru, Bukan Tambal APBD
Peserta diskusi panel dengan tema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal: Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

MITRAPOL.com, Jakarta – Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah harus diarahkan untuk menciptakan investasi baru yang produktif, bukan sekadar menutup kekurangan anggaran pembangunan akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut Agus, obligasi daerah berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperluas pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, penerbitannya harus didukung proyek yang layak, sumber pembayaran yang jelas, serta pengelolaan risiko dan disiplin fiskal yang kuat.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam diskusi panel bertema *Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal: Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal*, pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, kebutuhan investasi daerah terus meningkat, terutama untuk pembangunan infrastruktur air bersih, transportasi publik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat. Sementara itu, kemampuan APBD memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut.

Agus menilai obligasi daerah perlu menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang menambah kapasitas investasi. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun, tetapi dari tambahan proyek produktif, dampak ekonomi, dan manfaat pelayanan publik.

“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” jelasnya.

Agus menyebut penerbitan obligasi daerah telah memiliki landasan regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024. Meski demikian, implementasinya masih membutuhkan kesiapan proyek, kapasitas fiskal, kepastian pembayaran, dan kepercayaan investor.

Ia mendorong pemerintah daerah memulai proses dari identifikasi proyek yang benar-benar dibutuhkan dan layak secara ekonomi maupun finansial. Proyek seperti penyediaan air minum, transportasi, dan fasilitas kesehatan dapat dikaji sebagai calon objek pembiayaan, dengan memperhitungkan biaya investasi, operasional, risiko, serta keterjangkauan layanan.

“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” tegas Agus.

ASBANDA dorong kredit sindikasi antar-BPD

Selain obligasi daerah, Agus menawarkan kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar.

Ia menyampaikan, berdasarkan data agregat industri yang dipaparkannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.

Menurut Agus, kekuatan kolektif tersebut dapat dioptimalkan melalui kerja sama pembiayaan antar-BPD. Dengan skema sindikasi, sejumlah bank dapat membiayai proyek secara bersama sekaligus membagi eksposur dan risiko sesuai kapasitas masing-masing.

Ia mencontohkan potensi pembiayaan infrastruktur penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk kawasan Bekasi dan Jatiluhur, serta pengembangan layanan transportasi publik seperti Trans Jatim.

Agus menyebut kebutuhan pembiayaan proyek senilai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun sebagai ilustrasi skala investasi yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi sejumlah BPD. Namun, angka tersebut bukan merupakan komitmen pendanaan dan tetap memerlukan studi kelayakan, kepastian arus kas, serta keputusan kredit masing-masing bank.

“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” katanya.

Agus menambahkan, ASBANDA dapat berperan sebagai penghubung kolaborasi antar-BPD dalam mengidentifikasi proyek potensial dan mengembangkan mekanisme pembiayaan bersama. Setiap keputusan pembiayaan, lanjutnya, tetap menjadi kewenangan masing-masing bank dan harus memenuhi ketentuan regulasi serta prinsip kehati-hatian.

Ia menegaskan, obligasi daerah dan kredit sindikasi antar-BPD bukan instrumen yang saling menggantikan. Keduanya dapat saling melengkapi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan, sesuai karakteristik proyek dan kemampuan keuangan daerah.

“Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,” jelas Agus.

Sarasehan Nasional Obligasi Daerah tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.