MITRAPOL.com, Jakarta – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap jemaah Masjid Darul Ma’arif di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan Kevin saat bersilaturahmi dengan pengurus dan jemaah Masjid Darul Ma’arif, Sabtu (14/11/2026) dini hari. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan keprihatinan atas peristiwa penyerangan yang terjadi pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 04.15 WIB.
“Saya terenyuh setelah mendengar kejadian pada tanggal 8 November lalu. Peristiwa ini harus ditangani secara serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan pidana biasa,” ujar Kevin.
Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga jemaah mengalami luka-luka saat melaksanakan salat Subuh berjemaah. Kepolisian sebelumnya menyatakan seorang pria berinisial F telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, saat ini penyidik masih mendalami motif serta latar belakang peristiwa tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kevin mengatakan telah menyampaikan surat kepada sejumlah pihak berwenang, termasuk Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya pada 11 November 2026. Ia juga menyebut telah berkoordinasi melalui surat dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurut Kevin, terdapat sejumlah aspek hukum yang perlu dicermati penyidik, termasuk dugaan tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah.
Ia merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan.
Kevin juga meminta aparat mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan tindak pidana terorisme, termasuk Pasal 601 KUHP, apabila unsur-unsur hukumnya terpenuhi.
“Yang perlu diperhatikan bukan hanya luka fisik para korban, tetapi juga dampak psikologis dan rasa aman jemaah ketika menjalankan ibadah. Penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius, transparan, dan berdasarkan hukum,” katanya.
Selain itu, Kevin mengingatkan pentingnya mengungkap motif dan latar belakang pelaku secara menyeluruh. Ia khawatir informasi yang tidak utuh dapat memicu spekulasi dan berpotensi mengganggu kerukunan antarumat beragama.
“Ketika informasi beredar tanpa konteks yang lengkap, hal itu bisa menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Karena itu, kepolisian perlu menjelaskan perkembangan penanganan perkara secara terbuka agar tidak berkembang spekulasi yang dapat merusak kerukunan,” ujarnya.
Silaturahmi tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Mardani Ali Sera, anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, serta perwakilan Kementerian Agama dan Polres Metro Jakarta Timur.
Kevin berharap penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum bagi para korban sekaligus menjaga rasa aman masyarakat dalam menjalankan ibadah.
Ia menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kerukunan dan mencegah berkembangnya prasangka terhadap kelompok agama tertentu.
