MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan pengendalian banjir di sejumlah wilayah rawan genangan di Jawa Barat, khususnya Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, serta Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
Langkah tersebut dilakukan melalui kombinasi pekerjaan darurat dan permanen untuk mengurangi risiko banjir berulang saat musim hujan, sekaligus memperkuat ketahanan kawasan permukiman dan lahan produktif.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, sejak awal banjir terjadi pihaknya langsung melakukan koordinasi dan pemantauan di lapangan.
“Sejak hari pertama banjir melanda, saya setiap hari berkoordinasi dengan kepala balai agar penanganan segera diselesaikan. Saya pun langsung turun ke lokasi terdampak, dan hingga saat ini progres penanganan terus saya pantau setiap hari,” kata Menteri Dody. Sabtu (14/2).
Namun, ia menilai penanganan banjir di Karawang dan Bekasi tidak bisa dilakukan secara parsial atau instan karena membutuhkan sinergi lintas kewenangan serta penyelesaian persoalan lahan.
“Penanganan banjir di Karawang dan Bekasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Beberapa pekerjaan membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Karawang,” ujarnya.
Penanganan Karangligar, Karawang
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Marasi Deon Joubert, menjelaskan penanganan banjir di Karangligar difokuskan pada pengendalian aliran balik melalui saluran pembuang serta penguatan tanggul.
Pada Saluran Pembuang Kedunghurang, saat ini tengah dilakukan pemasangan kisdam dari target turap baja sepanjang 52 meter. Hingga kini, turap yang telah terpasang mencapai 32 meter, dan sisanya 20 meter ditargetkan selesai pada 15 Februari 2026.
Sementara itu, pada Saluran Pembuang Cidawolong, pemasangan kisdam ditargetkan sepanjang 42,5 meter. Progres pekerjaan telah mencapai 7,6 meter dan ditargetkan rampung pada 20 Februari 2026.
Untuk pekerjaan lanjutan berupa pemasangan CCSP sepanjang 600 meter dan geobag sepanjang 1.100 meter, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang guna mempercepat pelaksanaan.
“Pemerintah Kabupaten Karawang direncanakan segera menerbitkan pernyataan kondisi mendesak pada 18 Februari 2026. Setelah itu akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan dimulai,” ujar Deon.
Seluruh rangkaian pekerjaan pengendalian banjir di Karangligar, termasuk pembangunan tanggul sepanjang 1,7 kilometer, ditargetkan selesai pada Juli 2026.
Penanganan Muara Gembong, Bekasi
Di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, penanganan difokuskan pada kawasan hilir Sungai Citarum yang rentan terdampak pasang laut dan limpasan sungai.
Terdapat 10 titik penanganan, terdiri dari 7 titik darurat dan 3 titik permanen.
Deon menyebut, dari pekerjaan darurat tersebut, empat titik telah selesai, satu titik masih dikerjakan, dan dua titik memerlukan sosialisasi lanjutan sebelum pelaksanaan dapat dilakukan.
“Setelah dilakukan pendekatan dan komunikasi, masyarakat mendukung penanganan darurat agar risiko banjir dapat segera dikurangi. Seluruh penanganan darurat ditargetkan selesai pada 21 Februari 2026,” ujarnya.
Adapun untuk tiga titik penanganan permanen, diperlukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah karena posisi kaki tanggul berada di bawah jalan akses desa.
Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Plt Direktur Sungai dan Pantai Moch. Dian Alma’ruf menyampaikan rencana percepatan penanganan permanen serta pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk kelancaran teknis di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Bekasi disebut menyatakan dukungan terhadap percepatan tersebut. Pekerjaan permanen direncanakan mulai terkontrak pada Maret 2026 dan ditargetkan selesai pada Juli 2026.
Kementerian PU menegaskan percepatan pengendalian banjir di Karawang dan Bekasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi.
Kementerian PU juga menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar, tepat waktu, serta memberikan manfaat maksimal.
