MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan infrastruktur terintegrasi di Provinsi Bali guna mendukung pariwisata berkelanjutan sekaligus menjaga daya saing sebagai destinasi unggulan nasional.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Bali harus dilakukan secara terpadu, mencakup perlindungan wilayah, konektivitas, sanitasi lingkungan, hingga ketahanan pangan.
“Kami berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal dengan menjaga kualitas, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung Bali sebagai wajah pariwisata nasional,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Pada tahun anggaran 2026, Kementerian PU mengalokasikan sebanyak 206 paket pekerjaan infrastruktur di Bali dengan total anggaran mencapai Rp1,27 triliun. Program tersebut mencakup sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana strategis lainnya.
Salah satu fokus utama adalah perlindungan kawasan pesisir melalui kelanjutan program Bali Beach Conservation Project untuk menangani abrasi pantai. Dari total 215,82 km garis pantai kritis, sekitar 115 km telah tertangani.
Penanganan akan dilanjutkan secara bertahap, termasuk di kawasan Pantai Candidasa dan Pantai Kuta–Legian–Seminyak, dengan target penyelesaian hingga November 2027.
Di sisi lain, pengendalian banjir juga menjadi prioritas. Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat di 37 titik, meliputi pembersihan sampah, perbaikan tanggul, serta pengerukan sedimen.
Pada 2026, pemerintah juga menyusun masterplan pengendalian banjir di Kota Denpasar serta melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir di Denpasar, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng, dengan target rampung Oktober 2026.
Untuk meningkatkan konektivitas, proyek strategis pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,84 km terus dipersiapkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Tol ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh serta meningkatkan efisiensi logistik di Bali. Proses pengadaan badan usaha ditargetkan dimulai pada 2027, dengan target operasional pada 2031.
Selain itu, penguatan sektor lingkungan dilakukan melalui peningkatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Dukungan terhadap ketahanan pangan juga dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam kesempatan tersebut mengusulkan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah titik strategis guna memperkuat konektivitas kawasan wisata dan sentra ekonomi.
Menurutnya, sektor pariwisata memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Bali, namun masih menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan infrastruktur, terutama terkait lingkungan dan kemacetan, agar daya saing pariwisata Bali tetap unggul,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, guna mempercepat realisasi program.
“Kami berharap usulan Pemprov Bali dapat diakomodasi secara bertahap karena infrastruktur menjadi kunci keberlanjutan sektor pariwisata nasional,” katanya.
