MITRAPOL.com, Bandung — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis berinisial AY (Andrie Yunus) kembali menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya sebagai tindak kekerasan, tetapi juga menjadi ujian bagi penegakan supremasi hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.
Isu ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Penyiraman Aktivis: Kriminal atau Ketidaksengajaan? Peradilan Militer atau Peradilan Umum” yang digelar Basecamp Demokrasi di Bandung, Sabtu (11/4/2026).
Sekretaris Jenderal IKA Unpad sekaligus penggiat HAM, Yhodisman Sorata, menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum sesuai prinsip reformasi.
“Supremasi hukum harus menjadi dasar. Setiap dugaan tindak pidana perlu ditangani secara transparan dan akuntabel,” ujarnya, Minggu (12/4).
Menurut Yhodisman, penanganan perkara perlu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terkait kewenangan peradilan dalam menangani tindak pidana umum.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan proses hukum agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Sementara itu, akademisi komunikasi politik Unpas, Vera Hermawan, menyoroti aspek hak asasi manusia dalam kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara.
“Setiap kasus kekerasan harus ditangani secara serius agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik,” katanya.
Vera juga menekankan pentingnya pengawasan publik dalam proses hukum agar berjalan transparan dan berkeadilan.
Direktur Eksekutif IPRC, Mochamad Indra Purnama, menilai bahwa penanganan kasus ini dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
“Transparansi menjadi kunci. Jika tidak, dapat memengaruhi partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Ketua Basecamp Demokrasi, Nabil Rahim, menyatakan bahwa diskusi ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat sipil terhadap perlindungan kebebasan berekspresi.
Ia menegaskan pentingnya proses hukum yang independen, akuntabel, dan profesional guna menjaga kepercayaan publik.
Hingga saat ini, penanganan kasus tersebut masih menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kejelasan serta memastikan proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
