MITRAPOL.com, Lebak Banten – Forum Guru Banten menyampaikan kekecewaan terhadap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten yang dinilai tidak responsif terhadap permohonan audiensi yang telah diajukan.
Koordinator Forum Guru Wilayah Tangerang, Septian, mengatakan pihaknya telah dua kali melayangkan surat resmi untuk mengajukan silaturahmi dan audiensi, masing-masing pada Januari dan Maret 2026. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari BKD.
“BKD seharusnya menjadi tempat bernaung seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Namun sangat disayangkan, dua kali kami bersurat tidak mendapatkan respons,” ujar Septian, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, permohonan audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi para guru, khususnya terkait aspek kepegawaian.
Ia menyebut sejumlah isu yang ingin disampaikan antara lain menyangkut status pegawai paruh waktu, nasib guru honorer, hingga kebijakan pemberhentian tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Hal senada disampaikan Koordinator Forum Guru Banten, Dadang Hidayat. Ia menilai tidak adanya respons dari BKD menunjukkan minimnya ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan tenaga pendidik.
“Kami sudah dua kali mengirim surat, tetapi tidak ada tanggapan. Kami berharap BKD dapat membuka ruang dialog,” kata Dadang.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti sejumlah persoalan lain seperti keterlambatan pembayaran gaji guru paruh waktu, pemberian tugas tambahan tanpa kompensasi, serta kejelasan mekanisme peralihan status dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu.
Forum Guru Banten berharap momentum Hari Pendidikan Nasional dapat menjadi titik awal bagi pemerintah daerah, khususnya BKD, untuk membuka komunikasi dan menampung aspirasi para guru.
“Kami berharap Kepala BKD dapat meluangkan waktu untuk berdialog, agar berbagai persoalan yang dihadapi guru dapat dicarikan solusi bersama,” tutup Dadang.
