MITRAPOL.com | Medan – Ketua Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) Sumatera Utara, Paulus PG, SH., MH., CMd., Cvapol., C.Neg., menyampaikan kritik terhadap kinerja Polres Nias dan jajarannya terkait penanganan sejumlah kasus yang dinilai masih menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Paulus, hingga saat ini masih terdapat beberapa perkara yang menjadi sorotan publik dan dinilai membutuhkan penanganan yang lebih optimal guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Beberapa kasus yang disebutkannya antara lain kasus kematian seorang siswi SMK yang sempat menjadi perhatian publik, dugaan tindak kekerasan seksual terhadap anak, dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang oknum kepala sekolah, serta sejumlah kasus lainnya yang menurutnya masih menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Publik membutuhkan kepastian hukum dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Ketika terdapat sejumlah kasus yang menjadi perhatian masyarakat dan belum diketahui perkembangan akhirnya secara luas, maka wajar apabila muncul pertanyaan dari masyarakat,” kata Paulus dalam keterangannya.
Selain menyoroti penanganan kasus, Paulus juga menyinggung upaya pemberantasan narkotika di wilayah Kepulauan Nias. Menurutnya, meskipun aparat kepolisian telah mengungkap sejumlah kasus narkoba, peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius.
Ia berpendapat bahwa keberhasilan pengungkapan kasus harus diikuti dengan langkah yang lebih komprehensif dalam membongkar jaringan peredaran narkotika hingga ke tingkat pengendali dan pemasok.
“Upaya pemberantasan narkoba harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh seluruh mata rantai peredaran. Masyarakat berharap langkah penegakan hukum dapat memberikan dampak nyata terhadap penurunan peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Nias,” ujarnya. Sabtu (6/6/2026).
Paulus juga mengutip berbagai pernyataan pejabat negara yang menempatkan pemberantasan narkotika sebagai salah satu prioritas nasional, termasuk Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, serta Gubernur Sumatera Utara.
Menurutnya, komitmen tersebut perlu diwujudkan secara konkret hingga ke tingkat daerah melalui penguatan penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran narkotika.
Atas dasar itu, PDI Sumut meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja Polres Nias dan jajarannya, khususnya terkait penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat serta efektivitas upaya pemberantasan narkotika.
“Masyarakat membutuhkan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Kepercayaan publik dibangun melalui kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Polres Nias terkait pernyataan yang disampaikan Ketua PDI Sumut tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
