MITRAPOL.com, Pandeglang — Polemik pelayanan pasien di RSUD Aulia Menes, Kabupaten Pandeglang, kembali mencuat setelah seorang pasien BPJS mengaku tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya karena obat yang dibutuhkan disebut sedang tidak tersedia.
Persoalan tersebut sebelumnya diberitakan MITRAPOL.com melalui artikel berjudul “RSUD Aulia Menes Disorot Usai Pasien BPJS Mengaku Tak Dirawat karena Stok Obat Habis.”
Pihak RSUD Aulia Menes kemudian memberikan penjelasan melalui Humas RSUD Aulia Menes, Roy, yang menyampaikan kronologi kejadian berdasarkan keterangan dokter jaga pada malam kejadian, Kamis malam hingga Jumat (6/8/2026).
Menurut Roy, pada malam tersebut sempat terjadi insiden keributan antara pasien dan pihak rumah sakit. Ia juga mengakui bahwa dalam kondisi tertentu stok obat di rumah sakit dapat mengalami kekosongan.
“Kadang-kadang stok obat habis. Jangankan pasien lain, saya sendiri saja kadang kosong dan beli di luar,” ujar Roy saat memberikan penjelasan, Senin (10/8/2026).
Pihak rumah sakit juga telah menyampaikan kronologi tertulis yang dibuat oleh dokter jaga kepada pasien.
Pasien yang bersangkutan, Yayan, membantah sejumlah poin dalam kronologi yang disampaikan pihak rumah sakit. Ia secara khusus mempertanyakan poin 4, 5, dan 6 yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta yang dialaminya.
“Itu poin yang ke-4, 5 dan 6 itu bohong,” tegas Yayan.
Yayan meminta agar dirinya dipertemukan dengan dokter dan perawat yang bertugas pada malam kejadian untuk mengklarifikasi perbedaan keterangan tersebut. Ia juga meminta pihak rumah sakit membuka rekaman CCTV apabila diperlukan untuk mengetahui rangkaian kejadian secara objektif.
Menurut Yayan, persoalan yang terjadi bukan semata mengenai ketersediaan obat, tetapi juga menyangkut pelayanan yang diterimanya sebagai pasien peserta BPJS.
Ia mengaku sempat ditanya mengenai status kartu BPJS dan kemudian mendapat informasi bahwa obat yang dibutuhkan tidak tersedia di rumah sakit.
“Pada intinya mereka menolak saya berobat. Saya meminta dipertemukan dengan dokter dan para perawat yang bertugas malam itu agar jelas mana kejadian sebenarnya,” katanya.
Yayan juga membantah keterangan mengenai kondisi kesehatannya yang disebut mengalami muntah dan diare. Ia mengatakan pernah menjalani perawatan di rumah sakit yang sama beberapa bulan sebelumnya dan mendapatkan pelayanan yang menurutnya baik.
Yayan yang juga merupakan aktivis Mahasiswa dan Pemuda Progresif (MPP) Pandeglang menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia mempertanyakan pengawasan terhadap ketersediaan obat di rumah sakit, khususnya bagi pasien peserta BPJS.
“Apakah karena saya pasien BPJS? Masa stok obat bisa sampai kosong? Bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang?” ujarnya.
Yayan mengatakan MPP Pandeglang dalam waktu dekat akan menyampaikan surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa sebagai bentuk kritik terhadap pelayanan yang mereka nilai perlu dievaluasi.
“Kami dari MPP tidak akan lama lagi melayangkan surat aksi unjuk rasa. Ini terkait pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan keselamatan masyarakat dan tidak boleh dianggap sepele,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang melakukan evaluasi terhadap pelayanan di RSUD Aulia Menes, termasuk menindaklanjuti dugaan adanya pelayanan yang tidak sesuai prosedur.
MITRAPOL.com mencatat adanya perbedaan keterangan antara kronologi yang disampaikan pihak rumah sakit dengan pengalaman yang disampaikan Yayan.
Karena itu, substansi persoalan tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari dokter dan perawat yang bertugas saat kejadian, serta pihak manajemen RSUD Aulia Menes dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
Pemberitaan ini tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran atau penolakan pelayanan terhadap pasien BPJS. Perbedaan keterangan yang muncul masih perlu diverifikasi berdasarkan rekam medis, keterangan petugas, prosedur pelayanan, serta bukti lain yang relevan.
MITRAPOL.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi RSUD Aulia Menes, dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, maupun pihak terkait lainnya agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
