MITRAPOL.com, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Gedung Semergou, Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).
“Kunjungan ini menjadi dorongan bagi kami di daerah untuk memperkuat aksi nyata dalam percepatan eliminasi TBC,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, TBC masih menjadi tantangan serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas, hingga pencapaian target pembangunan daerah.
“TBC sangat menular, dapat meresahkan masyarakat, menurunkan produktivitas, dan berdampak pada pembangunan,” katanya.
Gubernur juga memaparkan capaian sektor kesehatan di Lampung yang menunjukkan tren positif. Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan tercatat mencapai 103 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025.
Sementara itu, tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat mencapai 98 persen pada 2025 dan 81 persen pada triwulan pertama 2026.
Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) turut menjadi strategi penting dalam deteksi dini penyakit, termasuk TBC, yang dilaksanakan melalui fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan penemuan kasus aktif dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan masyarakat, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menjelaskan bahwa strategi penanganan TBC kini tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan, terutama bagi kelompok kontak erat pasien.
Di Kota Bandar Lampung, Kementerian Kesehatan menargetkan pemeriksaan terhadap sekitar 20.000 orang yang merupakan kontak erat dari sekitar 4.000 pasien TBC.
“Untuk memberantas TBC, kontak erat harus mendapatkan terapi pencegahan (TPT) agar penularan bisa dihentikan sejak dini,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah pusat telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp4,1 triliun untuk program pemberantasan TBC, termasuk pengadaan alat kesehatan seperti rontgen serta pemberian insentif bagi kader di tingkat desa dan kelurahan.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanggulangan TBC menjadi perhatian khusus Presiden RI dengan target penuntasan dalam tiga tahun ke depan.
“Ini menjadi atensi khusus Presiden. Targetnya dalam tiga tahun harus bisa dituntaskan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa TBC bukan penyakit yang harus disembunyikan, melainkan perlu ditangani secara terbuka melalui edukasi dan deteksi dini.
Wamendagri mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, serta kader di tingkat desa dan kelurahan, sebagai ujung tombak dalam penanganan TBC guna mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
