MITRAPOL.com, Serang – Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) Kementerian Pekerjaan Umum telah menyalurkan 298.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Provinsi Banten.
Distribusi air bersih yang dimulai sejak 23 Juli 2026 hingga 10 Agustus 2026 tersebut telah menjangkau sekitar 49.800 jiwa di lima wilayah, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Arnold A.P. Ritiauw mengatakan penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat dan proaktif, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Temukan lokasi yang mengalami kekeringan dan segera distribusikan air bersih. Tangani kebutuhan utama masyarakat dengan kerja ikhlas, kerja cepat, dan kerja cerdas,” tegas Arnold.
Kepala BBWS C3 Dedi Yudah Lesmana mengatakan distribusi air bersih merupakan langkah jangka pendek untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau.
Menurutnya, penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi masyarakat di setiap wilayah terdampak.
“Bantuan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara bertahap agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meski di tengah ancaman kekeringan akibat musim kemarau,” ujar Dedi.
BBWS C3 juga terus memetakan wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air bersih. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.
Penyaluran air bersih turut didukung Perum Jasa Tirta II serta unit pelaksana teknis Kementerian PU, termasuk Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Banten dan BBWS Cimanuk Cisanggarung melalui penyediaan mobil tangki.
Dukungan tersebut meningkatkan kapasitas distribusi sehingga jangkauan bantuan dapat diperluas kepada lebih banyak masyarakat terdampak.
Selain distribusi air bersih, BBWS C3 melakukan pemantauan terhadap ketersediaan sumber daya air dan kondisi infrastruktur sumber daya air di wilayah kerjanya.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
