MITRAPOL.com, Jakarta — Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sujahri Somar mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat komitmen menjaga keutuhan Indonesia.
Sujahri Somar menilai kesiapsiagaan menghadapi bencana dan upaya mencegah potensi disintegrasi perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Sujahri saat menghadiri forum Obrolan Teras 13 yang mengangkat tema “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka” di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dalam forum tersebut, Sujahri menyoroti penanganan bencana, termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak semestinya hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, perlindungan lingkungan, serta kapasitas penanganan di daerah.
“Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara harus hadir sebelum bencana itu datang, melalui mitigasi yang kuat, kesiapan yang matang, dan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta ruang hidupnya,” kata Sujahri dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Sujahri juga mengapresiasi rencana pemerintah meningkatkan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sekitar Rp1,003 triliun dalam RAPBN 2027.
Ia menilai peningkatan anggaran tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara lebih merata di seluruh Indonesia.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menaikkan anggaran BNPB hingga menembus angka Rp1,003 triliun pada RAPBN 2027. Ini adalah komitmen nyata yang memang kita tunggu agar penguatan mitigasi, kesiapsiagaan di daerah, perlindungan lingkungan, serta sarana tanggap bencana dapat berjalan secara optimal dan merata,” ujarnya.
Selain persoalan bencana, Sujahri mengingatkan pemerintah untuk mencermati berbagai dinamika sosial dan politik di sejumlah wilayah, termasuk Maluku, Papua, Aceh, dan Kalimantan.
Ia menilai ketimpangan pembangunan, persoalan keadilan, dan minimnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dapat menjadi faktor yang memperbesar kekecewaan sosial apabila tidak ditangani.
“Persoalan disintegrasi tidak muncul dari ruang hampa. Ketika masyarakat merasa jauh dari keadilan, ketika pembangunan tidak dirasakan secara merata, dan ketika suara rakyat tidak didengar, maka di situlah negara harus hadir untuk melakukan koreksi,” katanya.
Sujahri menegaskan bahwa menjaga persatuan Indonesia tidak cukup dilakukan melalui seruan persatuan. Menurutnya, persatuan perlu diperkuat melalui keadilan sosial dan kehadiran pemerintah yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Ia mendorong pemerintah melakukan pendekatan yang disebutnya sebagai “belanja masalah”, yakni turun langsung ke daerah untuk mendengar persoalan masyarakat dan merumuskan kebijakan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
“Jangan hanya melihat Indonesia dari Jakarta. Datangi rakyat di Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan, NTT dan seluruh daerah lainnya. Dengarkan persoalan mereka dan jawab dengan kebijakan yang berkeadilan,” ujar Sujahri.
Menurutnya, agenda “Jaga Indonesia” harus dipahami secara luas, tidak hanya berkaitan dengan keutuhan wilayah, tetapi juga perlindungan masyarakat, keadilan sosial, kepercayaan publik, serta keberlanjutan lingkungan.
“Jaga Indonesia bukan hanya menjaga batas wilayah dan keutuhan teritorial, tetapi juga menjaga rasa keadilan, menjaga kepercayaan rakyat, dan memastikan tidak ada daerah maupun kelompok masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara. Kalau itu kita jaga, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kuat,” tuturnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab Obrolan Teras 13, Sudi Simarmata, mengatakan forum tersebut menjadi ruang refleksi untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan sekaligus mendorong gagasan konstruktif.
“Penguatan mitigasi bencana, keadilan sosial dan dialog antardaerah merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan serta menghadapi tantangan Indonesia ke depan,” kata Sudi.
