MITRAPOL.com – Polisi bersama masyarakat bukan sekadar slogan, melainkan paradigma pemolisian yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, mitra, sekaligus bagian penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan keteraturan sosial.
Pada tingkat Polsek, paradigma tersebut menjadi sangat strategis karena Polsek merupakan satuan kepolisian yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Di tingkat inilah negara hadir secara langsung dalam menangani persoalan keamanan, memberikan pelayanan, mencegah gangguan kamtibmas, menyelesaikan konflik, menegakkan hukum, serta membangun kepercayaan publik.
Dalam perspektif ilmu kepolisian, Polsek tidak semestinya dipahami hanya sebagai kantor administrasi kepolisian atau tempat masyarakat datang ketika menjadi korban kejahatan.
Polsek harus menjadi pusat pemolisian masyarakat pada tingkat lokal, yang mampu memahami karakter wilayah, mengenali potensi masalah, membangun jejaring sosial, mengelola informasi, memberikan pelayanan, serta bersama masyarakat menemukan dan menyelesaikan berbagai persoalan keamanan.
Polsek yang kuat bukan hanya Polsek yang mampu menangkap pelaku kejahatan, tetapi Polsek yang mampu mencegah kejahatan, mengurangi ketakutan masyarakat, menyelesaikan masalah sosial, membangun ketahanan masyarakat dan menciptakan rasa aman.
Polsek sebagai Basis Pemolisian Masyarakat
Polsek berada pada posisi strategis karena wilayah kerjanya relatif dekat dengan komunitas. Hubungan polisi dan masyarakat dapat dibangun secara lebih intensif melalui komunikasi, pelayanan, patroli, sambang, forum kemitraan, penyelesaian masalah, serta berbagai kegiatan sosial.
Karena itu, pendekatan Polsek perlu bergeser dari paradigma:
datang ketika ada masalah → menjadi hadir sebelum masalah terjadi.
Dari:
menunggu laporan → menjadi aktif menemukan masalah.
Dari:
polisi bekerja sendiri → menjadi polisi bersama masyarakat.
Dari:
penindakan sebagai ukuran utama → menjadi pencegahan, pelayanan, penyelesaian masalah dan keadilan sebagai ukuran keberhasilan.
Polsek harus mampu menjadi problem solver, bukan sekadar problem responder. Pemetaan Wilayah sebagai Dasar Pemolisian. Implementasi polisi bersama masyarakat dimulai dari kemampuan memahami wilayah.
Setiap Polsek perlu memiliki pemetaan yang dinamis mengenai: karakteristik masyarakat, struktur sosial dan budaya, potensi konflik, titik rawan kriminalitas, titik rawan kecelakaan, kelompok rentan, objek vital, pusat kegiatan masyarakat, kawasan ekonomi, sekolah dan lingkungan pendidikan, tempat ibadah, kawasan permukiman, ruang publik, perkembangan teknologi dan media sosial, potensi bencana, jaringan sosial dan tokoh masyarakat, sumber daya masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian.
Pemetaan tersebut bukan sekadar data administratif. Data harus menjadi dasar untuk menentukan apa yang harus dilakukan, di mana dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang terlibat dan bagaimana keberhasilannya diukur.
Dengan demikian, Polsek memiliki profil keamanan wilayah yang terus diperbarui. Bhabinkamtibmas sebagai Penghubung Polisi dan Masyarakat.
Bhabinkamtibmas merupakan salah satu aktor utama dalam implementasi polisi bersama masyarakat. Namun, Bhabinkamtibmas tidak boleh hanya diposisikan sebagai petugas yang melakukan sambang atau membuat laporan.
Bhabinkamtibmas harus menjadi: mata, telinga, komunikator, fasilitator, mediator, edukator dan problem solver Polsek di tengah masyarakat.
Bhabinkamtibmas perlu memahami masyarakat secara mendalam: siapa tokohnya, apa masalahnya, apa potensinya, kelompok mana yang rentan, konflik apa yang sedang berkembang, serta sumber daya apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Semangatnya adalah: Cepat, Dekat dan Bersahabat.
Cepat merespons persoalan, dekat dengan kehidupan masyarakat dan bersahabat dalam membangun komunikasi tanpa kehilangan ketegasan serta profesionalisme.
*Polisi Hadir di Ruang Kehidupan Masyarakat*
Polisi bersama masyarakat harus diwujudkan melalui kehadiran nyata. Kehadiran tersebut dapat dilakukan melalui: patroli dialogis, sambang, kunjungan ke sekolah, komunikasi dengan tokoh masyarakat, forum warga, kegiatan sosial, pengamanan kegiatan masyarakat, pelayanan publik, penyelesaian konflik, edukasi hukum, edukasi keselamatan lalu lintas, pencegahan kejahatan, kegiatan kemanusiaan, pengamanan ruang publik, respons cepat terhadap pengaduan.
Kehadiran polisi bukan sekadar terlihat secara fisik. Yang lebih penting adalah masyarakat merasakan bahwa polisi peduli, memahami, melindungi dan membantu.
*Polsek sebagai Problem Solving Centre*
Persoalan kamtibmas pada tingkat lokal sering kali bukan semata-mata persoalan hukum. Banyak masalah keamanan berawal dari persoalan sosial, ekonomi, keluarga, lingkungan, komunikasi, konflik antarwarga, kenakalan remaja, penyalahgunaan teknologi, atau ketidakmampuan berbagai pihak berkomunikasi.
Karena itu Polsek perlu mengembangkan pendekatan problem solving. Setiap persoalan dianalisis:
• Apa masalahnya?
• Mengapa terjadi?
• Siapa yang terdampak?
• Apa faktor penyebabnya?
• Apa risikonya?
• Siapa yang dapat membantu?
• Apa pilihan penyelesaiannya?
• Bagaimana mencegah agar tidak berulang?
Pendekatan ini menjadikan polisi bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pengelola keamanan sosial.
Forum Polisi dan Masyarakat
Polsek perlu memiliki forum komunikasi yang hidup dan produktif. Forum tersebut dapat melibatkan: tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, komunitas, pengelola lingkungan, perangkat pemerintah, kelompok masyarakat rentan, relawan, media, unsur keamanan lainnya.
Forum bukan sekadar kegiatan seremonial. Forum harus menghasilkan:
masalah → analisis → keputusan → pembagian peran → pelaksanaan → evaluasi.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi kepolisian, tetapi ikut menentukan agenda keamanan di wilayahnya.
Patroli Berbasis Masalah
Patroli Polsek harus berbasis kebutuhan masyarakat.
Patroli tidak cukup hanya berkeliling. Petugas perlu mengetahui: lokasi rawan, waktu rawan, jenis gangguan, kelompok yang berpotensi menjadi korban, pola kejahatan, pola kecelakaan, titik konflik, kebutuhan masyarakat.
Patroli dapat dikembangkan menjadi patroli prediktif dan preventif, yaitu menggunakan data kejadian sebelumnya, informasi masyarakat, serta analisis situasi untuk menentukan prioritas kehadiran polisi.
Patroli juga harus memiliki fungsi komunikasi.
Polisi berhenti, menyapa, mendengar dan berdialog dengan masyarakat. Dengan demikian, patroli menjadi sarana membangun kepercayaan sekaligus memperoleh informasi lapangan.
*Pelayanan Publik sebagai Wajah Polsek*
Masyarakat paling sering menilai polisi melalui pengalaman ketika mendapatkan pelayanan.
Karena itu pelayanan Polsek harus: cepat, mudah, transparan, ramah, profesional, berkeadilan dan akuntabel.
– Masyarakat yang datang untuk membuat laporan harus memperoleh kepastian proses.
– Masyarakat yang membutuhkan perlindungan harus memperoleh respons.
– Korban harus diperlakukan dengan empati.
– Kelompok rentan harus memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pelayanan melalui: kanal pengaduan, sistem informasi, pemantauan laporan, database keamanan, komunikasi digital, dashboard situasi kamtibmas, dokumentasi pelayanan, sistem evaluasi kepuasan masyarakat.
– Teknologi bukan tujuan.
– Teknologi merupakan sarana agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
– Membangun Kepercayaan melalui Keadilan.
– Kepercayaan publik tidak dapat diperintahkan.
– Kepercayaan dibangun melalui pengalaman masyarakat terhadap perilaku polisi.
Karena itu, setiap anggota Polsek harus menunjukkan:
integritas, kompetensi, empati, ketegasan, keadilan dan profesionalisme.
Masyarakat harus melihat bahwa polisi: tidak diskriminatif, tidak arogan, tidak mempersulit pelayanan, tidak menyalahgunakan kewenangan, transparan dalam proses, melindungi korban, menghormati hak setiap orang, tegas terhadap pelanggaran, mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.
Polisi bersama masyarakat pada akhirnya adalah persoalan trust building.
Sistem Informasi Keamanan Tingkat Polsek. Polsek perlu mengembangkan sistem informasi keamanan berbasis wilayah.
Informasi dapat berasal dari:
laporan polisi, pengaduan masyarakat, Bhabinkamtibmas, patroli, fungsi intelijen, fungsi reskrim, fungsi lalu lintas, fungsi Samapta;
media sosial, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan publik, komunitas masyarakat.
Informasi tersebut dianalisis untuk menghasilkan pengetahuan kepolisian.
Dengan demikian:
data → informasi → analisis → prediksi → keputusan → tindakan → evaluasi.
Inilah dasar pemolisian yang lebih modern dan presisi.
Kolaborasi Lintas Fungsi
Polisi bersama masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh satu fungsi saja.
Pada tingkat Polsek perlu terjadi integrasi antara:
Intelkam + Reskrim + Samapta + Binmas/Bhabinkamtibmas + Lalu Lintas + Humas + SPKT + unsur pendukung lainnya.
Masing-masing fungsi harus berbagi informasi dan bekerja berdasarkan tujuan bersama.
– Intelijen memberikan gambaran situasi.
– Reskrim menangani penegakan hukum.
– Samapta memberikan kehadiran dan respons.
– Binmas membangun kemitraan.
– Lalu lintas membangun keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
– Humas membangun komunikasi publik.
– SPKT memberikan pelayanan awal.
Semua fungsi diarahkan untuk mencapai satu tujuan:
terwujudnya keamanan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
*Polisi Bersama Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan*
Pencegahan kejahatan harus menjadi agenda bersama.
Polsek dapat mendorong masyarakat melakukan:
pengamanan lingkungan, penerangan kawasan rawan, pengawasan ruang publik, perlindungan kelompok rentan, pendidikan keamanan digital, pencegahan kekerasan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pencegahan kenakalan remaja, penguatan keamanan sekolah, peningkatan keselamatan lalu lintas, deteksi dini konflik sosial.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai co-producer of security, yaitu pihak yang bersama-sama menghasilkan keamanan.
Cooling System pada Tingkat Polsek Polsek juga harus memiliki kemampuan membangun cooling system.
Ketika terjadi isu, konflik, provokasi atau ketegangan sosial, polisi tidak boleh hanya menunggu eskalasi.
Polsek harus segera:
mendeteksi → memahami → berkomunikasi → mempertemukan → menenangkan → menyelesaikan → mencegah pengulangan.
Tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, komunitas, pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dapat dilibatkan sebagai kekuatan sosial untuk meredam konflik.
Pendekatan ini penting terutama dalam menghadapi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, provokasi digital dan konflik berbasis identitas.
*Polsek di Era Digital*
Masyarakat saat ini tidak hanya hidup di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital.
Karena itu, Polsek perlu memahami dinamika media sosial, informasi palsu, penipuan digital, cyberbullying, provokasi, perjudian daring, kejahatan berbasis teknologi dan berbagai bentuk gangguan keamanan yang berkembang di ruang virtual.
Bhabinkamtibmas dan anggota Polsek harus memiliki literasi digital yang memadai sehingga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat.
Polisi bersama masyarakat berarti: bersama menjaga keamanan di jalan, di rumah, di lingkungan, di ruang publik dan di ruang digital.
Ukuran Keberhasilan Polsek
Keberhasilan Polsek tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran keberhasilan harus bergeser kepada dampak.
Beberapa indikator dapat dikembangkan:
Menurunnya gangguan keamanan, meningkatnya penyelesaian masalah, meningkatnya kecepatan respons, meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya kepuasan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat, meningkatnya kepercayaan publik, menurunnya konflik berulang, meningkatnya penyelesaian perkara secara profesional, meningkatnya keselamatan masyarakat, meningkatnya kemampuan deteksi dini, meningkatnya kolaborasi lintas sektor.
Dengan demikian, keberhasilan Polsek bukan sekadar berapa banyak kegiatan dilakukan, tetapi berapa banyak masalah masyarakat yang dapat dicegah, diselesaikan dan tidak berulang.
Penutup
Polisi bersama masyarakat pada tingkat Polsek merupakan implementasi nyata dari ilmu kepolisian yang menempatkan keamanan sebagai proses sosial yang membutuhkan kehadiran negara sekaligus partisipasi masyarakat.
Polsek harus menjadi satuan kepolisian yang hadir, dekat, terbuka, responsif, profesional, humanis dan tegas.
Polsek harus mengenali masyarakatnya, memahami masalah wilayahnya, membangun jaringan kemitraan, mengelola informasi, mencegah gangguan, memberikan pelayanan, menegakkan hukum secara adil, serta menyelesaikan persoalan bersama masyarakat.
Paradigma tersebut dapat dirumuskan dalam sebuah siklus:
KENALI MASYARAKAT → PETAKAN MASALAH → BANGUN KEMITRAAN → CEGAH GANGGUAN → RESPONS CEPAT → SELESAIKAN MASALAH → EVALUASI → BANGUN KEPERCAYAAN.
Pada akhirnya, Polsek yang ideal bukanlah Polsek yang paling sering didatangi karena masyarakat mengalami masalah, melainkan Polsek yang paling dipercaya masyarakat karena mampu mencegah masalah, hadir ketika dibutuhkan, dan bekerja bersama masyarakat untuk menjaga kehidupan sosial tetap aman, tertib, damai dan manusiawi.
Polisi bersama masyarakat bukan sekadar cara bekerja kepolisian. Ia merupakan paradigma pemolisian yang menempatkan masyarakat sebagai tujuan, mitra dan kekuatan utama dalam mewujudkan keamanan. ***
Penulis:
Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana
(Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)
