MITRAPOL.com, Bekasi – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dalam sengketa keterbukaan informasi publik melawan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi.
Penolakan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 128 PK/TUN/KI/2026 yang diputus pada 1 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim MA menyatakan, “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.”
Dengan putusan tersebut, AWPI DPC Kota Bekasi kembali memenangkan perkara setelah sebelumnya memperoleh kemenangan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Sengketa informasi publik tersebut bermula dari perkara yang diputus Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui Putusan Nomor 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024.
Tidak menerima putusan tersebut, Dinas LH Kota Bekasi kemudian mengajukan keberatan ke PTUN Bandung. Namun, melalui Putusan Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG, pengadilan kembali memenangkan AWPI DPC Kota Bekasi.
Upaya hukum berlanjut ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 345 K/TUN/KI/2025 menolak permohonan kasasi yang diajukan pihak Dinas LH Kota Bekasi.
Dinas LH kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Namun, permohonan tersebut kembali ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan terbaru pada 1 Oktober 2026.
Kuasa Hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., Managing Partner Kantor Hukum Handoyo & Rekan, menilai putusan PK tersebut menjadi momentum penting bagi penegakan hukum dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Dengan telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Dinas LH Kota Bekasi, artinya proses upaya hukum yang dilakukan sudah selesai,” ujar Sigit kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Ia juga meminta Wali Kota Bekasi segera mengambil langkah agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
Menurut Sigit, pemerintah daerah harus memastikan pelaksanaan amar putusan pengadilan dan tidak membiarkan persoalan sengketa informasi publik berlarut-larut.
“Kami meminta dengan tegas kepada Wali Kota Bekasi agar serius melihat persoalan ini dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk menjalankan amar putusan tersebut,” tegasnya.
Dengan ditolaknya permohonan PK, AWPI DPC Kota Bekasi berharap Pemerintah Kota Bekasi segera menindaklanjuti putusan pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.












