Scroll untuk baca artikel
Hukum

Dugaan Korupsi Bawaslu Lahat Masuk Tahap Penyidikan, Kejari Mulai Kumpulkan Alat Bukti

Admin
×

Dugaan Korupsi Bawaslu Lahat Masuk Tahap Penyidikan, Kejari Mulai Kumpulkan Alat Bukti

Sebarkan artikel ini
Dugaan Korupsi Bawaslu Lahat Masuk Tahap Penyidikan
Kepala Kejari Lahat Teuku Luftansya Adyaksa Putra, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen Dicky Dwi Putra, S.H., M.H., menyampaikan keterangannya kepada awak media

MITRAPOL.com, Lahat – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Peningkatan status tersebut dilakukan setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Lahat memeriksa 15 orang terkait perkara tersebut, termasuk komisioner Bawaslu Kabupaten Lahat.

Kepala Kejari Lahat Teuku Luftansya Adyaksa Putra, S.H.,M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen Dicky Dwi Putra, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa hasil penyelidikan menemukan adanya peristiwa yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi dan berpotensi merugikan keuangan negara.

“Hasil dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” ungkap Dicky, Senin (16/11/2026).

Sebagai tindak lanjut, Kajari Lahat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor PRINT-2502/L.6.14/Fd.1/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

Menurut Dicky, penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang sah guna membuat terang dugaan tindak pidana tersebut sekaligus mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Ia menegaskan, tim penyidik akan menjalankan proses hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta menghormati hak setiap pihak sesuai ketentuan hukum.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, Kejari Lahat belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Bawaslu Kabupaten Lahat.

Peningkatan perkara ke tahap penyidikan menjadi bagian dari proses pengumpulan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana serta menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.