MITRAPOL.com, Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum sistematis dan belum dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat terdampak.
Kabut asap berkepanjangan di sejumlah wilayah Kalimantan dilaporkan mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aktivitas ekonomi warga.
Kritik tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menilai pemerintah perlu meningkatkan keseriusan dan koordinasi dalam menangani karhutla, sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
“Di tengah kesulitan masyarakat di daerah-daerah rawan karhutla, kita mendengar berita adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ini mengusik rasa kemanusiaan kita,” ujar Raja saat membuka diskusi.
Dalam forum tersebut, tokoh pers Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menyampaikan bahwa kabut asap berkepanjangan telah mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan hingga kegiatan ekonomi dan pendidikan.
Menurut Helmie, sejumlah sekolah terpaksa meliburkan kegiatan tatap muka dan mengalihkan pembelajaran ke rumah, Helmie juga menyoroti ketidakpastian penerbangan serta keterbatasan anggaran penanganan karhutla yang dinilainya perlu mendapat perhatian pemerintah.
Helmie menilai kondisi tersebut memunculkan persepsi di masyarakat bahwa Kalimantan Selatan belum memperoleh prioritas penanganan yang memadai dibandingkan sejumlah wilayah lain yang terdampak karhutla.
Sementara itu, wartawan senior M. Harris Sadikin menggambarkan dampak kabut asap di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, ia menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir sebulan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut Harris, warga membatasi kegiatan di luar rumah, sedangkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi penurunan omzet, ia juga menyampaikan bahwa kegiatan belajar anak-anak telah berlangsung dari rumah selama hampir dua bulan.
Dampak karhutla terhadap perekonomian dan layanan publik turut menjadi perhatian peserta diskusi.
Hendry Ch Bangun, mantan Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, menilai gangguan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi membutuhkan respons pemerintah yang lebih terarah.
Peserta diskusi lainnya juga mempertanyakan peluang pemanfaatan tawaran bantuan dari negara-negara sahabat untuk mendukung penanganan karhutla.
Namun, usulan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan mengenai ketersediaan, bentuk, dan mekanisme bantuan yang dapat diterima.
Selain karhutla, FWK membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali, IGMG Dwikora menyebut antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berdampak pada sektor transportasi, pariwisata, dan pendidikan.
Koordinator Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, mendesak pemerintah agar segera memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak, termasuk pelaku UMKM yang mengalami tekanan ekonomi.
“Jangan menunggu apinya padam, baru bergerak!” tegas Herry.
FWK berharap pemerintah memperkuat penanganan karhutla melalui langkah pemadaman yang terkoordinasi, perlindungan kesehatan masyarakat, pemulihan kegiatan pendidikan dan transportasi, serta dukungan ekonomi bagi warga terdampak.
