MITRAPOL.com, Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026).
FWK berharap perubahan sejumlah posisi strategis tersebut diikuti peningkatan kinerja pemerintahan dan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2021, Hendry Ch Bangun, mengatakan perhatian masyarakat terhadap reshuffle juga tidak terlepas dari persoalan ekonomi dan daya beli.
“Jujur saja, sebagian rakyat, terutama emak-emak, tidak peduli ada reshuffle atau tidak karena kehidupan mereka sedang dalam tekanan ekonomi, akibat merosotnya daya beli dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,” ujar Hendry.
Menurut Hendry, FWK mengapresiasi sejumlah perubahan dalam pemerintahan, termasuk pengangkatan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada 1 Oktober 2026, dan pada hari yang sama, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri.
Hendry mengatakan pergantian pimpinan Polri diharapkan tidak hanya menjadi perubahan kepemimpinan, tetapi juga diikuti penguatan profesionalitas, pelayanan publik, dan kinerja kepolisian.
Dalam pernyataannya setelah pelantikan, Suyudi menyebut sejumlah prioritas awalnya mencakup peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, konsolidasi internal, serta mendekatkan polisi dengan masyarakat melalui program “Polisi Bersama Masyarakat.”
Dalam diskusi FWK ini juga membahas pengangkatan diplomat karier Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Arrmanatha sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri dan memiliki pengalaman diplomatik, termasuk sebagai perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Presiden Prabowo resmi melantik Arrmanatha sebagai Menteri Luar Negeri pada 1 Oktober 2026, dalam pemerintahan baru tersebut, Arrmanatha menggantikan Sugiono yang kini dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Selain perubahan di bidang kepolisian dan diplomasi, reshuffle juga mencakup sejumlah posisi menteri, wakil menteri, serta pimpinan lembaga negara.
Berdasarkan keterangan resmi Presiden RI, sebanyak 10 menteri dan wakil menteri dilantik dalam satu rangkaian, termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menko PMK, Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam, serta Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Di tingkat lembaga negara, Presiden juga melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala BPKP, serta Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Dalam diskusi tersebut, FWK turut mempertanyakan penempatan sejumlah perwira tinggi Polri pada jabatan pemerintahan, salah satu peserta diskusi, Yesayas Oktovianus, menyampaikan hal tersebut dengan nada bergurau ketika menyinggung penunjukan Muhammad Fadil Imran.
M. Nasir dan Budi Nugraha juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah, terutama terkait daya beli masyarakat serta perkembangan situasi geopolitik yang dapat memengaruhi harga energi dan nilai tukar rupiah.
Sementara itu, pembentukan sejumlah kementerian dan badan baru turut menjadi bahan diskusi, termasuk mengenai kebutuhan, efektivitas, serta kaitannya dengan agenda efisiensi anggaran pemerintah.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, mengatakan penunjukan Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan diharapkan dapat memperkuat pengelolaan APBN 2026 dan pembahasan APBN 2027.
Menurut Herry, salah satu perhatian pemerintah ke depan adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah perubahan ekonomi global dan dampak perkembangan geopolitik internasional.
