MITRAPOL.com, Jakarta – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi langkah baru dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, namun, penerapannya dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, hingga pengawasan kewenangan dan perlindungan hak masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dr. Gamaliel Carrel Ticualu, praktisi hukum dari Regulation Watch, menanggapi persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
“Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah keterbatasan kemampuan dan sarana aparat penegak hukum dalam menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana,” ujar Carrel Ticualu melalui keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Menurut Carrel, penelusuran aset yang disembunyikan atau disamarkan melalui transaksi keuangan kompleks membutuhkan kemampuan teknis serta dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk lembaga analisis transaksi keuangan, perlu diperkuat agar proses pelacakan, pemblokiran, hingga penyitaan aset dapat berjalan efektif.
Ia juga menyoroti penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB). Menurutnya, mekanisme tersebut membutuhkan pemahaman dan kesiapan aparat, terutama dalam proses pembuktian asal-usul aset.
“Mekanisme tersebut memerlukan pemahaman yang memadai agar proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan hak pihak yang berkepentingan. Perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku juga tidak berarti aset dapat diambil tanpa proses pengadilan,” katanya.
Dari sisi kelembagaan, Carrel menilai diperlukan aturan pelaksana serta penyesuaian ketentuan hukum acara untuk mencegah tumpang tindih regulasi. Pembentukan badan pengelola dan pengawas aset juga menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan.
“Pembentukan dan operasionalisasi badan pengelola serta pengawas aset juga menjadi tantangan tersendiri,” ujar advokat senior yang merupakan pendiri Cartic & Co tersebut.
Ia menjelaskan, pengelolaan aset hasil perampasan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, penilaian, hingga pelelangan dan pengembalian aset kepada negara atau korban.
Pengawasan terhadap kewenangan penyidik dan jaksa, lanjutnya, juga diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset.
Perlindungan Hak Masyarakat Jadi Perhatian
Selain persoalan kelembagaan, Carrel menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan UU Perampasan Aset. Ia mengingatkan adanya risiko penggunaan kewenangan tersebut untuk kepentingan politik atau menekan pihak tertentu.
“Risiko lainnya adalah aset yang diperoleh secara sah ikut terdampak atau proses hukum digunakan sebagai alat untuk menekan pihak tertentu,” kata Carrel, yang juga menjabat Dewan Pengawas Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.
Karena itu, menurutnya, mekanisme pengawasan dan keterbukaan proses perampasan aset harus diperkuat. Warga maupun pihak ketiga yang asetnya diblokir, disita, atau menjadi objek permohonan perampasan harus memperoleh kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui pengadilan.
Carrel menegaskan, perlindungan hukum diperlukan agar pihak yang tidak terlibat tindak pidana tetap memiliki ruang untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh secara sah dan didasarkan pada iktikad baik.
Ia juga menilai rendahnya kesadaran hukum serta keengganan masyarakat untuk melapor berpotensi menghambat pengumpulan informasi dan dokumen pendukung dalam proses penelusuran aset.
Di sisi lain, perdebatan mengenai substansi aturan dan sejauh mana aspirasi masyarakat telah diakomodasi dalam proses legislasi turut menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti.
Menurut Carrel, berbagai tantangan tersebut perlu diantisipasi agar pelaksanaan UU Perampasan Aset dapat berjalan sesuai tujuan, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat.
“Dan kendala lainnya yang akan muncul pada saat UU Perampasan Aset ini diberlakukan satu tahun ke depan,” pungkasnya.
DPR Setujui RUU Perampasan Aset
Sebagai informasi, DPR RI menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU.
Pengesahan regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, kesiapan aparat, tata kelola pengelolaan aset, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian.












