MITRAPOL.com, Makassar– Komisi B DPRD Sulsel melaksanakan rapat kerja dengan OPD mitra kerja di Pemprov Sulsel.
Adapun agenda rapat terkait evaluasi triwulan IV APBD tahun 2023. Berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel, Selasa (16/1/2024). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi B, Fermina Tallulembang.
Dari OPD, hadir Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan Holtikura dan Perkebunan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Selain itu, juga hadir Biro pengadaan Barang dan Jasa, Badan Pendapatan Daerah, Balitbangda, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Fermina Tallulembang mengatakan bahwa temuan dalam hasil evaluasi terdapt beberapa OPD yang memiliki utang bermacam-macam.
“Hasil rapat terkait program dan juga persoalan utang setiap OPD. Tadi beberapa OPD, totalnya variasi ada yang 6 miliar, 7 miliar, 2 miliar, juga 17 miliar. Tapi khusus kita di komisi B tidak banyak di Dinas PU,” ujar politisi Gerindra ini usai rapat.
Lebih lanjut ia menjelaskan, selain di Dinas Pekerjaan Umum (PU), hasil temuan evaluasi lainnya ada beberapa OPD yang memiliki utang dengam pihak lain baik kegiatan maupun proyek hingga puluhan miliar.
Adapun 4 OPD disebutkan masih memeiliki utang sehingga perlu dilunasi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan Holtikura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
“Jadi, Dinas TPH-Bun utang 17 miliar, Perindustrian dan Perdagangan 7 miliar, kalau Dinas Koprasi UMKM 2 miliar lebih, Sedangkan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan 6 miliar lebih,” ungkapnya.
“Ini udah jelas membebani (postur anggran 2024). Makanya tidak banyak anggaran di PU diprioritaskan untuk bayar utang,” sambung dia.
Oleh sebab itu, politisi asal Toraja itu mengultimatum agar OPD terkait segera mencari jalan agar melunasi utang tersebut. Hal ini tujuanya agar kegiatam dan program 2024 untuk masyarakat tidak terbebani.
“Bagaimana hutang yang belum terbayar bisa terbayarakan di semua Dinas. Jadi hutang nyebrang 2024, kegiatan sudah selesai tapi karena waktu mepet nyebrang pembayaran ke 2024,” tukasnya.
Disebutkan, kedepan kegiatan lebih banyak bersentuhan kebutuhan masyarakat. Maka hal berkaitan utang secepatnya Pemprov Sulsel mencarikan solusi.
“Langkah untuk meluasi hutang? Tadi kan kita sudah kroscek ke BPKAD, jadi dituntaskan pembayarannya di 2024 ini. Tadi disampaikan kalau sudah terbit SPM dengan SP2D sudah pasti terbayar,” kata Fermina.
