MITRAPOL.com, Jakarta – Setelah beberapa hari dilantik oleh Presiden Jokowidodo (Jokowi), Agus Harimurti Yudhoyono Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) didemo oleh sekelompok masa yang menuntut penyelesaian kasus mafia tanah di Papua.
Pendemo kali ini datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Pelopor Keadilan Demokrasi (PPKD) bersama sejumlah aktifis dan Mahasiswa yang dipimpin oleh Wakil Ketua LSM PPKD Rizal Muin yang mendesak Menteri ATR/BPN yang baru saja dilantik, untuk segera turun tangan langsung menuntaskan perkara agraria di Bumi Cendrawasih yang berlangsung di depan Gedung ATR/BPN, Jakarta (26/2/24).
“Kita berharap ke Pak AHY untuk bersihkan aparat mafia tanah yang ada di lingkungan yang Pak AHY pimpin,” kata Rizal Muin.
Rizal meminta AHY dapat tegas menindak para mafia tanah yang ada di lingkungan lembaga yang dipimpinnya. Sebab, para pejabat di ATR/BPN banyak menjadi tangan kanan mafia. Salah satunya Ketua BPN, Jayapura, Papua.
“AHY harus tegas dan bersikap kesatria menumpas pejabat internal ART yang terlibat dengan mafia tanah. Mafia tanah banyak yang bergentayangan di negeri ini,” ujarnya.
Rizal mengaku menjadi salah satu korban mafia tanah yang terjadi di Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.
“AHY harus tegas dan bersikap kesatria menumpas pejabat internal ART yang terlibat dengan mafia tanah. Mafia tanah banyak yang bergentayangan di negeri ini,” ujarnya.
Menurut Rizal, masalah tanah di Papua harus menjadi atensi AHY dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, tanah milik hak perseorangan atas namanya dan tanah adat hak ulayat milik Suku Ireeuw yang kini dibangun jerambah beton di perkampungan nelayan dirampas oleh para mafia tanah.
Maka itu, lanjut Rizal, AHY harus tegas dan bijak dalam menyelesaikan konflik agraria ini agar menjadi catatan keberhasilan khususnya di Papua.
“Permasalahan atas hak ulayat masyarakat Papua harus cepat diselesaikan oleh Pak AHY sehingga tidak ada lagi mafia tanah yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab baik oleh pihak swasta, pengusaha bahkan pemerintah,” kata Rizal.
“Kami menunggu langkah-langkah kebijakan baru Pak AHY untuk menyelesaikan kasus ini,” ucapnya
Pewarta: Yape Mp
