MITRAPOL.com, -Toba Sumut – Bawaslu Kabupaten Toba Melaksanakan Sosialisasi Sengketa Pemilihan pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertempat di ballroom hotel labersa Balige, Senin(19/08/24).
Ketua Bawaslu kabupaten Toba Sahat Sibarani saat membuka kegiatan menyebutkan, Bawaslu Toba yg diberikan undang undang memandang perlu dan sangat penting secara prinsipil melaksanakan sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana yg telah diatur Perbawaslu 2 tahun 2022.
Dalam kegiatan tersebut, dua orang narasumber dihadirkan yakni Batara Manurung yg merupakan mantan ketua KPU provinsi Sumut dan Syafrida R rasahan yg merupakan mantan ketua Bawaslu provinsi Sumut.
Mantan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan dalam paparannya menjelaskan tantangan berat bagi bawaslu kabupatan/ kota dalam pilkada 2024. Usai paparkan materinya dalam kegiatan “Sosialisasi Sengketa Pilkada 2024”, ia mengutarakan sejumlah tantangan bawaslu Toba sehubungan dengan majunya kembali petahana sebagai kontestan.
Beratnya tantangan bawaslu Toba karena berpeluangnya ASN tidak netral dan bahkan berpartisipasi aktif dalam pemenangan petahana.
“Tantangan bagi Bawaslu Toba amat berat karena incumbent maju kembali. Dengan demikian, secara otomatis pelibatan ASN, penggunaan perangkat-perangkat desa untuk pilkada ini besar,” ujarya.
Dengan demikian, ada tiga hal yang mesti dilakukan oleh bawaslu Toba, antara lain; pemetaan titik kerawanan, meningkatkan kapasitas SDM di internal bawaslu, dan sosialisasi soal sengketa pilkada terhadap masyarakat.
“Maka, pertama, Bawaslu Toba mestinya harus bisa memetakan kerawanan-kerawanan dalam proses tahapan pilkada yang reatif singkat ini dari sekarang. Kedua, Bawaslu Toba mestinya harus membekali jajaran dibawahnya dan mengajak kerja sama masyarakat,” sambungnya.
“Ketiga, mereka harus melakukan langkah-langkah efektif untuk sosialisasi bagi masyarakat paling bawah. Karena subjeknya adalah masyarakat. Tiga hal ini harus segera dilakukan bawaslu,” lanjutnya.
Selanjutnya, bawaslu juga mesti berkaca pada pemilu dan pilkada sebelumnya yang melibatkan ASN. Keterlibatan ASN dalam pemilu maupun pilkada mengakibatkan ASN yang bersangkutan dilaporkan bawaslu ke KASN.
“Yang tak kalah penting adalah memberikan warning kepada ASN soal pelanggaran. Kita bisa berkaca dengan apa yang terjadi pada waktu sebelumnya, ada yang turun pangkat atau bahkan dicopot dari jabatan setelah adanya laporan bawaslu ke KASN,” terangnya.
“Sekarang ini semua bacalon yang muncul di masyarakat kan sudah melakukan konsolidasi ke masyarakat. Sekarang, persoalannya adalah apakah tiket untuk menjadi calon itu sudah diperoleh atau tidak,” tuturnya.
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan adanya praktek illegal dalam pilkada yang mengakibatkan kecurangan terjadi.
“Kita khawatirkan adalah calon yang melakukan kampanye dalam waktu singkat dan mereka adalah wajah baru namun ternyata menang, ini yang menjadi pertanyaan besar. Bagaimana masyarakat dapat memilih yang mereka belum kenal, apakah karena ada faktor X? Apakah ada tangan tak terlihat yang terlibat,” sambungnya.
Selain itu, ia juga berharap sebagai peserta pemilih yang semakin cerdas saat pilkada berlangsung nantinya tanggal 27 November 2024.
“Saya mengajak masyarakat untuk mengenali bacalon-bacalon yang sudah muncul di masyarakat. Pelajari track recordnya, apakah ia dekat dengan masyarakat. Bukan soal ia mau mengasih apa kepada Toba namun bagaimana ia ingin membangun Toba,” sambungnya.
“Kalau ada kecurangan, segera laporkan kepada stakeholder terkait dengan adanya bukti-bukti yang lengkap. Pasti akan diproses,” pungkasnya
Abdi.S
