MITRAPOL.com, Lampung – Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terus mengintensifkan upaya mitigasi konflik antara gajah liar dan manusia di wilayah penyangga kawasan konservasi. Kepala Balai TNWK MHD Zaidi menegaskan bahwa penanganan konflik satwa saat ini tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan parsial, melainkan memerlukan strategi terpadu yang mengombinasikan penguatan infrastruktur fisik dan pemulihan ekologis habitat secara berkelanjutan.
Menurut Zaidi, interaksi negatif antara aktivitas manusia dan pergerakan satwa liar, khususnya gajah sumatera, masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan kawasan konservasi.
“Mitigasi konflik harus dilakukan secara menyeluruh. Pendekatan fisik dan ekologis harus berjalan beriringan agar hasilnya efektif dan berkelanjutan,” ujar Zaidi dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Langkah Taktis di Lapangan
Dalam beberapa tahun terakhir, Balai TNWK telah menerapkan berbagai langkah taktis untuk merespons konflik gajah. Upaya tersebut meliputi patroli intensif di wilayah rawan konflik, pemasangan GPS collar pada kelompok gajah liar untuk memantau pergerakan, serta pemanfaatan gajah jinak guna memblokade dan menggiring gajah liar kembali ke habitat alaminya.
Pengamanan kawasan juga diperkuat melalui sinergi dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), mitra konservasi TNWK, serta dukungan unsur TNI dan Polri. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan masyarakat terus ditingkatkan untuk memastikan respons cepat dan terukur terhadap laporan konflik.
Penguatan Infrastruktur Jadi Prioritas
Zaidi menjelaskan bahwa pendekatan struktural menjadi salah satu fokus utama ke depan. Ia mengapresiasi keberadaan tanggul sepanjang 12 kilometer di sisi utara kawasan yang dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan masih berfungsi dengan baik.
Namun demikian, Balai TNWK menilai perlunya pembangunan infrastruktur tambahan di sejumlah titik krusial guna mencegah gajah keluar dari kawasan konservasi. Rencana penguatan infrastruktur tersebut meliputi:
- Pembangunan tanggul dan kanal sepanjang 11 km di wilayah perbatasan Kecamatan Way Jepara yang kerap terjadi konflik.
- Pembangunan pagar pengaman sepanjang 18 km dari Muara Jaya hingga Margahayu.
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 21 km di titik rawan lintasan gajah dari batas utara hingga selatan TNWK.
- Pembuatan pembatas permanen di batas alam sungai Way Pegadungan, Way Seputih, dan Sungai Kuala Penet dengan total panjang sekitar 60 km.
“Infrastruktur ini berfungsi sebagai pembatas alami agar pergerakan gajah tetap berada di dalam kawasan dan meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat,” tegas Zaidi.
Pemulihan Habitat untuk Solusi Jangka Panjang
Di sisi lain, Balai TNWK menilai bahwa pembatasan fisik tidak akan optimal tanpa perbaikan kualitas habitat. Sepanjang periode 2021–2024, TNWK telah melakukan pemulihan ekosistem seluas 1.286,84 hektare, mencakup penanaman vegetasi ekosistem daratan, mangrove, serta penyediaan pakan bagi gajah dan badak.
“Jika kebutuhan pakan dan ruang jelajah gajah terpenuhi di dalam kawasan, dorongan satwa untuk keluar ke lahan masyarakat dapat ditekan secara alami,” jelasnya.
Dorong Kolaborasi Multipihak
Menutup keterangannya, MHD Zaidi menekankan bahwa implementasi strategi besar ini membutuhkan dukungan pembiayaan yang signifikan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Balai TNWK mendorong skema pembiayaan lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga non-pemerintah, serta mitra pembangunan lainnya.
“Konservasi gajah dan mitigasi konflik adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi multipihak dan pendekatan berbasis sains, kami optimistis konflik gajah dapat ditekan dan keberlanjutan ekosistem Taman Nasional Way Kambas tetap terjaga,” pungkasnya.
