Oleh: Sulaiman Siregar
Di sebuah sudut Tapanuli Selatan, ketika banyak orang berbicara tentang pembangunan, seorang ibu justru harus dipanggul menembus lumpur demi menyelamatkan nyawanya.
Namanya Tuti Daulay.
Ia bukan pejabat. Bukan tokoh nasional. Bukan pula orang yang namanya dikenal luas. Ia hanya seorang ibu dari Dusun Aek Nabara, Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse—sebuah dusun yang dikelilingi keindahan alam, tetapi masih terperangkap dalam keterisolasian.
Ketika kontraksi datang, tak ada ambulans yang bisa menjemput. Tak ada jalan yang cukup layak dilalui kendaraan. Yang tersedia hanyalah tandu sederhana dari batang kayu, bahu-bahu tetangga, dan gotong royong yang menjadi satu-satunya alat transportasi menuju harapan.
Sabtu sore, 9 Mei 2026, warga Dusun Aek Nabara bergerak cepat.
Kaum ibu dan bapak bergantian mengangkat tubuh Tuti. Mereka menembus jalan berbatu, tanah berlumpur, tanjakan curam, dan jalur licin sepanjang puluhan kilometer.
Perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Sipirok memakan waktu sekitar enam jam.
Mereka berangkat ketika matahari belum sepenuhnya tenggelam, dan tiba ketika dini hari telah memecah keheningan—sekitar pukul 01.00 WIB.
Dokter berhasil menyelamatkan Tuti.
Namun bayi yang dikandungnya tak tertolong.
Di ruang bersalin itu, yang hilang bukan sekadar satu nyawa kecil yang belum sempat melihat dunia. Yang ikut luruh adalah pertanyaan besar tentang kehadiran negara.
Video siaran langsung yang diunggah warga, Samsul Bahri Sihombing, menjadi saksi paling jujur atas kenyataan yang selama ini hidup diam-diam di pedalaman.
“Beginilah jalan kami. Ini bukan bohong-bohong. Ini bukan sekadar postingan cari uang di Facebook. Ini kenyataan,” katanya di sela perjalanan.
Kalimat itu sederhana.
Namun terasa lebih kuat daripada seribu pidato tentang pembangunan.
Di Dusun Aek Nabara, jalan bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah garis hidup.
Jika jalan putus, maka akses kesehatan ikut putus. Pendidikan tersendat. Ekonomi mandek. Dan masa depan menjadi sesuatu yang mahal.
Warga menyebut, listrik dari PLN belum sepenuhnya menjangkau wilayah mereka. Fasilitas kesehatan dasar seperti poskesdes belum tersedia. Tenaga medis pun tidak menetap.
Yang tersisa hanyalah ketabahan.
Dusun-dusun seperti Aek Nabara bukan wilayah yang asing bagi janji politik.
Setiap musim pemilu, jalan-jalan kecil mendadak ramai oleh kendaraan para pencari suara. Janji pembangunan ditabur seperti benih.
Namun setelah pesta demokrasi selesai, warga kembali sendiri.
Mereka kembali memikul beban yang sama—secara harfiah.
Bedanya, dulu tak ada kamera. Kini ada media sosial yang merekam semuanya.
Ironisnya, yang membuat sebuah desa diperhatikan justru bukan pembangunan—melainkan tragedi yang viral.
Pemerintah kerap memiliki daftar panjang alasan: kawasan hutan lindung, izin kementerian, proses administrasi, koordinasi lintas sektor.
Semua mungkin benar.
Namun bagi warga yang harus menandu ibu hamil sejauh 30 kilometer, alasan-alasan itu tak mengurangi rasa sakit.
Yang mereka butuhkan bukan penjelasan.
Mereka membutuhkan jalan.
Bukan simpati sesaat, tetapi kehadiran nyata.
Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tentu memiliki ruang untuk bergerak—mulai dari percepatan pembangunan akses jalan, penguatan layanan kesehatan bergerak, hingga pemenuhan fasilitas dasar seperti listrik dan tenaga medis.
Persoalannya bukan apakah bisa.
Melainkan: seberapa cepat mau dilakukan.
Dusun Aek Nabara tidak meminta istana.
Mereka tidak menuntut gedung megah.
Mereka hanya meminta jalan.
Jalan agar seorang ibu tak lagi dipanggul ketika hendak melahirkan.
Jalan agar anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa takut terpeleset.
Jalan agar hidup mereka tak lagi ditentukan oleh cuaca dan lumpur.
Karena ketika warga harus terus menandu harapan mereka sendiri, sesungguhnya yang lumpuh bukan sekadar jalan.
Yang lumpuh adalah nurani kita bersama.
