MITRAPOL.com, Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menegaskan pentingnya menjaga kesantunan berbahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan, keharmonisan, dan kualitas komunikasi publik.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi rutin Reboan FWK yang digelar di Jakarta, Rabu (5/8/2026), dipimpin Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane dan dihadiri sejumlah wartawan senior serta tokoh pers nasional.
Diskusi menyoroti meningkatnya penggunaan bahasa yang dinilai kurang santun dalam ruang publik, khususnya di media sosial. Peserta forum menilai penyampaian kritik tetap merupakan bagian dari demokrasi, namun hendaknya dilakukan dengan mengedepankan etika, data, dan penghormatan terhadap pihak lain.
Pemimpin Redaksi VOI.ID, Iqbal Irsyad, menilai berbagai respons terhadap pernyataan pejabat publik belakangan ini kerap disampaikan dengan diksi yang keras dan berpotensi memperkeruh ruang diskusi publik.
Sementara itu, pendiri FWK Hendry Ch. Bangun berpendapat pemerintah perlu memperkuat kualitas komunikasi publik agar mampu meredam ketegangan di tengah masyarakat.
“Negeri ini tidak kekurangan orang yang memiliki kemampuan mengelola komunikasi publik. Mereka perlu diberi ruang agar komunikasi pemerintah semakin mampu menyejukkan suasana,” ujar Hendry.
Dalam diskusi tersebut juga muncul pandangan agar pemerintah memperkuat strategi komunikasi publik dengan melibatkan figur yang dinilai memiliki kapasitas di bidang komunikasi dan kebudayaan.
Salah satu nama yang mengemuka dalam forum adalah Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon. Usulan tersebut merupakan pandangan peserta diskusi dan bukan keputusan ataupun kebijakan pemerintah.
Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane mengatakan forum akan terus memberikan masukan konstruktif terhadap berbagai persoalan kebangsaan, termasuk pentingnya membangun komunikasi yang sehat.
“FWK ingin terus memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi kepentingan bangsa. Komunikasi yang baik menjadi salah satu fondasi menjaga persatuan,” katanya.
Pendapat senada disampaikan mantan wartawan Harian Kompas, Mohammad Nasir, yang menilai komunikasi dengan bahasa santun menjadi prasyarat untuk membangun rasa saling percaya di tengah masyarakat.
Sementara itu, Berman Nainggolan mengingatkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, pemerintah perlu menyampaikan setiap kebijakan secara akurat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan.
Diskusi diakhiri dengan kesepakatan peserta bahwa etika berbahasa dan komunikasi publik yang berkualitas merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, memperkuat kepercayaan publik, serta memelihara persatuan bangsa.
