MITRAPOL.com, Sikka – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pemulihan konektivitas menjadi salah satu prioritas penanganan pascagempa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sejumlah ruas jalan nasional yang sempat terputus akibat longsor dan kerusakan telah dibersihkan dan kembali dibuka. Namun, beberapa jembatan masih membutuhkan penanganan agar dapat kembali berfungsi secara optimal.
Hal itu disampaikan Dody saat mengikuti rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Tektonik, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Minggu (23/8/2026) malam.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka, serta balai Kementerian PU di NTT.
“Paling tidak, jalan-jalan nasional yang sempat terputus di hari pertama sudah kita bersihkan semua, sudah dibuka. Namun memang ada beberapa jembatan yang perlu waktu satu atau dua hari supaya fungsional,” kata Dody.
Gempa yang mengguncang wilayah Flores memicu longsor dan kerusakan pada sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sikka. Beberapa akses yang telah ditangani antara lain ruas Lianunu–Hepang, Krica–Nitung, dan Krica–Lidi.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan mobilisasi alat berat serta penanganan lanjutan untuk memastikan konektivitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah ruas Koro–Maumere, tepatnya di sekitar Jembatan Dagedama. Longsor tebing aktif di lokasi tersebut berpotensi mengancam badan jalan dan jalur logistik Ende–Maumere.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, diperlukan penguatan tebing melalui pembangunan turap pengaman atau bronjong.
Sementara itu, kondisi Jembatan Wolowiro dilaporkan mengalami kerusakan yang semakin parah setelah gempa. Kondisi tersebut berdampak terhadap akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, pengangkutan hasil alam, hingga kawasan pariwisata.
Penanganan darurat di lokasi tersebut direkomendasikan melalui pembatasan atau penutupan akses jembatan dan pembangunan jalur alternatif. Pemerintah juga menyiapkan rencana pembangunan jembatan permanen.
Menteri Dody mengatakan penentuan prioritas penanganan akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki pemahaman langsung mengenai kebutuhan paling mendesak di wilayah terdampak.
Lebih jauh, ia menegaskan pemulihan pascabencana tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum gempa. Pembangunan kembali harus menerapkan prinsip build back better, yakni membangun infrastruktur yang lebih baik dan lebih tangguh terhadap risiko bencana.
“Pada dasarnya kita harus mampu membangun Flores ini dengan lebih baik lagi. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, di mana ada bencana, PU wajib membangun lebih baik lagi agar ke depan yang kita bangun ini lebih tahan terhadap bencana,” tegasnya.
Percepatan penanganan jalan, jembatan, dan infrastruktur vital lainnya diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat serta perekonomian di wilayah terdampak gempa.
