Oleh: Djoko Setijowarno
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Jakarta — Pembangunan transportasi publik masa depan tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan armada dan pembangunan infrastruktur. Tantangan yang tidak kalah penting adalah menemukan skema pembiayaan yang berkelanjutan sekaligus memastikan transportasi publik dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat atas mobilitas.
Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pembiayaan nasional dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pembangunan transportasi publik.
Rencana keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pendanaan pengembangan jaringan LRT Jakarta, antara lain untuk rute Manggarai–Dukuh Atas, Kelapa Gading–JIS, serta Velodrome–Stasiun Whoosh Halim, menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji.
Alternatif Pembiayaan LRT
Pembangunan infrastruktur transportasi dengan mengandalkan APBD sepenuhnya dapat memberikan tekanan terhadap ruang fiskal daerah. Karena itu, alternatif pembiayaan di luar APBD dapat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi transportasi.
Keterlibatan lembaga investasi nasional juga dapat memperkuat perspektif pengelolaan aset dan pengembangan kawasan di sekitar simpul transportasi.
Pengembangan Transit-Oriented Development (TOD), pemanfaatan naming rights, serta optimalisasi pendapatan non-tiket (non-farebox) dapat menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan keberlanjutan finansial sistem transportasi publik.
Namun, inovasi pembiayaan tetap membutuhkan tata kelola yang transparan, perhitungan kelayakan yang terukur, serta pembagian risiko yang jelas antara pemerintah dan investor.
Transportasi Publik Bukan Hanya untuk Jakarta
Keberhasilan membangun transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta seharusnya tidak berhenti sebagai pencapaian ibu kota. Daerah lain juga membutuhkan sistem angkutan umum yang aman, terjangkau, andal, dan terintegrasi.
Menurut data yang saya gunakan, dari 552 pemerintah daerah di Indonesia, baru 46 daerah atau sekitar 8 persen yang memiliki transportasi umum modern. Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam pembangunan transportasi publik nasional.
Keterbatasan fiskal memang menjadi tantangan. Namun, kemauan politik pemerintah daerah dan inovasi pembiayaan dapat membuka peluang untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih baik.
Transportasi publik juga seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai beban anggaran. Kehadirannya dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Mendorong Ekonomi Daerah
Transportasi publik yang baik dapat menekan biaya mobilitas masyarakat dan meningkatkan akses menuju pusat perdagangan, kawasan industri, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta destinasi wisata.
Konektivitas yang semakin baik juga membuka peluang tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah. Mobilitas manusia dan barang yang lebih efisien akan membantu mengoptimalkan komoditas lokal serta memperluas akses pasar.
Karena itu, pembangunan transportasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas wilayah.
Transportasi Publik dan Keadilan Sosial
Dari perspektif sosial, transportasi publik memiliki fungsi penting dalam memastikan mobilitas masyarakat berlangsung secara aman, terjangkau, dan inklusif.
Pelajar, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, serta penyandang disabilitas membutuhkan sistem transportasi yang dapat diakses tanpa bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi.
Transportasi publik juga dapat memperpendek kesenjangan akses antara wilayah pinggiran dan pusat kota. Warga di kawasan hinterland harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik.
Peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang aman dan berkualitas juga berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas serta risiko kecelakaan. Namun, dampaknya sangat bergantung pada kualitas layanan dan tingkat keterjangkauan transportasi publik.
Manfaat Lingkungan dan Tata Ruang
Transportasi publik yang digunakan secara luas dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dampaknya antara lain berpotensi menekan konsumsi bahan bakar, emisi, dan polusi udara.
Di sisi tata ruang, sistem transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi fondasi pengembangan kawasan berbasis TOD. Konsep tersebut penting untuk mencegah pertumbuhan kota yang tidak terkendali atau urban sprawl.
Namun, pembangunan transportasi publik harus berjalan beriringan dengan kebijakan tata ruang. Tanpa integrasi keduanya, pembangunan infrastruktur transportasi berisiko tidak menghasilkan manfaat maksimal.
Pelayanan Harus Terukur
Selain pembangunan fisik, kualitas pelayanan menjadi faktor penting. Skema Buy the Service (BTS) dapat menjadi salah satu mekanisme bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan angkutan umum dengan standar pelayanan yang dapat diukur.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat menetapkan indikator kinerja, mengevaluasi kualitas layanan, dan memastikan operator memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Artinya, keberhasilan transportasi publik tidak cukup diukur dari berapa banyak bus, kereta, atau jalur yang dibangun. Frekuensi perjalanan, ketepatan waktu, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, keterjangkauan tarif, dan kepuasan pengguna juga harus menjadi ukuran.
Konektivitas di Wilayah 3TP
Pembangunan transportasi di luar Jakarta memiliki tantangan yang berbeda. Integrasi antara jalan, kereta api, pelabuhan, dan bandar udara diperlukan untuk memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus menekan biaya logistik.
Bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, Terpencil, dan Perbatasan (3TP), angkutan perintis tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan keuntungan ekonomi jangka pendek.
Layanan angkutan perintis merupakan bagian dari kehadiran negara dalam memastikan masyarakat di wilayah tersebut tetap memiliki akses terhadap mobilitas dasar, layanan publik, dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, pembangunan transportasi di wilayah 3TP membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar tingkat keuntungan finansial.
Integrasi Menjadi Kunci
Konektivitas yang efektif membutuhkan integrasi antarmoda. Pelabuhan harus terhubung dengan jaringan jalan dan kereta api, sementara terminal dan stasiun perlu terintegrasi dengan angkutan pengumpan.
Pembangunan infrastruktur juga harus dibarengi dengan penegakan regulasi keselamatan, pengawasan tonase kendaraan, kepastian jadwal, serta standar pelayanan yang konsisten.
Transportasi publik pada akhirnya merupakan sebuah sistem. Membangun satu moda tanpa mengintegrasikannya dengan moda lain hanya akan menghasilkan konektivitas yang terbatas.
Penutup
Inovasi pembiayaan seperti keterlibatan lembaga investasi nasional dalam pengembangan transportasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pembangunan. Namun, pembiayaan bukan satu-satunya kunci.
Transformasi transportasi membutuhkan kombinasi antara pembiayaan berkelanjutan, tata kelola yang transparan, integrasi antarmoda, pelayanan yang terukur, keselamatan, serta keberpihakan pada kebutuhan pengguna.
Ke depan, pembangunan transportasi publik tidak seharusnya berhenti di kota-kota besar. Sistem transportasi yang terintegrasi perlu diperluas hingga wilayah perintis agar konektivitas tidak hanya menjadi instrumen efisiensi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan mobilitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
