MITRAPOL.com, Nunukan Kalimantan Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Nunukan telah mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan membahas mekanisme penambahan kursi parlemen pada Pemilu 2024.
Pembahasan tersebut, digelar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) digedung Ambalat DPRD Nunukan, pada hari, Selasa (29/21/2022).
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum Nunukan telah mengeluarkan dua rancangan penambahan daerah pemilihan (dapil) untuk ditanggapi oleh masyarakat.
Opsi rancangan pertama adalah, Nunukan 1 mendapat alokasi 10 kursi, Nunukan 2 (Nunukan Selatan) mendapat jatah 3 kursi.
Nunukan 3 (5 kecamatan di Pulau Sebatik) mendapat jatah 7 kursi, dan Nunukan 4 (14 Kecamatan dari Sebuku, Kabudaya, dataran tinggi Krayan) mendapat alokasi 10 kursi.
Sementara untuk opsi rancangan 2, Nunukan 1 (Kecamatan Nunukan) mendapat alokasi 10 kursi, Nunukan 2 (5 Kecamatan di Pulau Sebatik ditambah Kecamatan Nunukan Selatan) mendapat 11 kursi, dan Nunukan 3 (Sebuku, Kabudaya, dan Krayan) mendapat jatah 9 kursi.
Menurut Andre Pratama anggota DPRD kabupaten nunukan juga ketua Prtai Bulan Bintang yang memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dimaksud mengajukan sejumlah pertanyaan kepada KPU Nunukan.
“Seandainya Komisi Pemilihqn Umum Repyblik Indonesia malah menetapkan opsi kedua, meski hasil uji publik di daerah memilih opsi pertama? Apakah ada langkah banding misalnya, atau langkah lain.?,’’ ujarnya.
Apa yang telah disampaikan ketua KPU Nunukan dan telah menegaskan, Komisi Pemilihan Umum hanya menjalankan amanah sesuai undang undang dan ketentuan yang berlaku
Menurut Rahman bahwa ada Dua opsi Dapil yang diberikan untuk uji publik tersebut, disusun dengan mengacu pada 7 kriteria/prinsip pembagian Dapil, yang disyaratkan dalam Undang Undang Pemilu.
Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan merupakan prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam penyusunan dapil.
Lanjud Rahman bahwa pihaknya telah melakukan rapat membahas secara detail setiap poin agar sebisa mungkin menganut azas dan 7 prinsip tersebut.
Dan menjadi catatan khusus bahwa Kabupaten Nunukan, merupakan sebuah wilayah perbatasan dengan negara tetangga kita yakni Malaysia yang memiliki perbedaan mencolok dengan kondisi daerah lain.
Sehingga kohesifitas dan integralitas wilayah, menjadi tolok ukur dan catatan tersendiri yang masih butuh banyak pertimbangan dan masukan yang membangun.
Sesuai dengan kondisi nunukan kita menempatkan sejarah, sosial, budaya, adat istiadat serta keberadaan kaum minoritas khususnya di Kabupaten Nunukan bisa kita sebut sebagai miniature Indonesia.
“Kita melihat ada yang geografisnya pulau pulau, atau yang semacam papua, dimana wilayahnya hanya bisa dicapai dengan transportasi udara, yaitu Krayan, tau lumbis dan lumbis pensiangan,” ujar rahman
Lanjud Rahman bahwa untuk memberikan dua opsi Daerah Pemilihan Wilayah untuk pembagian kursi, Komisi Pemilihan Umum juga meyakinkan bahwa mereka murni berpatokan pada prinsip dan aturan yang ada.
‘’Tidak ada tendensi apapun, apalagi memiliki kepentingan dalam politik,’’ tegas Kahar.
Komisi Pemilihann Umum (KPU) kabupaten nunukan menyarankan agar anggota DPRD Nunukan bisa berkunjung ke Komisi Pemilihan Umu republik indonesia untuk memperjelas kondisi geografis wilayah Nunukan dengan segala keunikan dan keterbatasannya.
Lanjut Rahman, Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kqbupqten Nunukan yang sebagian merupakan ketua Partai, bisa lebih mendetail dan paham terkait mekanisme penambahan Dapil juga cara pembagian kursi parlemen saat terjadi penambahan jumlah penduduk.
“Komisi pemilihan umum kqbupaten nunukan akan mendampingi Anggota DPRD Nunukan ke KPU jika ingin memperjelas dan memperoleh jawaban lebih detail dan rinci,’’ kata Kahar ujar Rahman kwtua KPU Nunukan
Pewarta : Yuspal
