MITRAPOL.com, Jakarta — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti pentingnya perbaikan komunikasi publik pemerintah di tengah meningkatnya tekanan krisis global, khususnya di sektor energi dan ekonomi.
Hal tersebut mengemuka dalam acara Halalbihalal FWK yang digelar di Jakarta, Rabu (15/4/2026), yang juga diisi diskusi mengenai kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada kuartal pertama 2026.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menyampaikan bahwa berbagai kritik terhadap program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, dan Koperasi Merah Putih (KMP), salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi publik yang dinilai belum optimal.
“Pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik agar kebijakan yang diambil dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan pers.
Meski demikian, FWK tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam meredam dampak gejolak global, termasuk kebijakan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, serta sejumlah wartawan senior.
Hendry menilai pemerintah telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk dalam menghadapi dampak konflik global seperti ketegangan di Timur Tengah.
Namun, ia menekankan perlunya penguatan komunikasi publik serta pengelolaan fiskal yang hati-hati dan adaptif.
“Selain pengelolaan anggaran yang cermat, komunikasi publik harus diperbaiki. Pemerintah juga perlu mendorong masyarakat untuk lebih hemat energi,” katanya.
FWK juga menyoroti belum terlihatnya “sense of crisis” atau kepekaan terhadap potensi krisis energi global yang dapat berdampak pada inflasi dan meningkatnya biaya hidup.
“Jika konflik global berkepanjangan, tekanan ekonomi akan semakin besar. Ini perlu diantisipasi secara serius,” tambah Hendry.
Isu komunikasi publik juga disoroti oleh wartawan senior Kantor Berita Antara, Abdul Rahim Loebis. Ia menegaskan bahwa FWK mendukung kebijakan pemerintah, namun tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memberi perhatian terhadap kondisi pekerja media yang terdampak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Banyak wartawan terdampak PHK. Mereka perlu mendapat perhatian dan dukungan hingga bisa kembali bekerja,” ujarnya.
Selain itu, FWK juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi memengaruhi persepsi publik, termasuk rencana impor kendaraan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih.
Langkah tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi yang tengah digaungkan pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menegaskan pentingnya kebebasan pers dalam mendukung pembangunan.
Ia mengutip pandangan Amartya Sen yang menyebut kebebasan pers sebagai elemen penting dalam mengawal pembangunan, termasuk dalam mengungkap kemiskinan dan praktik korupsi.
“Kebebasan pers harus dijaga agar media dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal,” ujarnya.
FWK berharap pemerintah dapat merespons berbagai masukan secara positif serta memperkuat komunikasi publik guna menjaga kepercayaan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
