MITRAPOL.com, Jakarta – DPR RI menegaskan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, sekaligus mendorong penguatan komunikasi publik guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di era digital.
Komitmen tersebut disampaikan dalam webinar nasional bertema “Pengelolaan Komunikasi Publik Terkait Pengelolaan Pendidikan” yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Komisi I DPR RI, Senin (13/4/2026).
Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan secara konsisten,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah telah memenuhi ketentuan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran tersebut difokuskan untuk peningkatan kualitas guru, pemberian beasiswa, serta pembangunan infrastruktur pendidikan.
Menurut Syahrul, arah kebijakan pendidikan nasional saat ini selaras dengan visi pembangunan 2024–2029 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, serta peningkatan daya saing global.
Sejumlah program prioritas pun terus diperkuat, di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pendidikan vokasi, digitalisasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, hingga program makan bergizi gratis dan rehabilitasi sekolah.
“Fokus kebijakan pendidikan adalah mencetak SDM unggul yang mampu bersaing secara global, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Dosen Universitas Esa Unggul, Gun Gun Siwadi, menekankan pentingnya dukungan infrastruktur, khususnya akses internet, dalam pengelolaan komunikasi publik sektor pendidikan.
“Pemerintah perlu memastikan ketersediaan jaringan internet hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi pendidikan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Muhammad Amirul Hasbi yang menilai komunikasi publik memiliki peran strategis dalam menyukseskan program pendidikan pemerintah.
“Komunikasi publik menjadi instrumen penting untuk menyampaikan program secara efektif sekaligus meminimalisir misinformasi di masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, sasaran komunikasi tidak hanya peserta didik, tetapi juga orang tua sebagai mitra utama dalam mendukung proses pembelajaran.
Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan tujuan utama pendidikan, yakni membentuk manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkembang secara optimal di tengah tantangan global.
