MITRAPOL.com | Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Infrastruktur tersebut disiapkan untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian di tengah ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dan penurunan curah hujan, terutama di wilayah NTT.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan JIAT merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian di daerah yang rentan mengalami kekeringan.
Menurutnya, pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan diharapkan mampu memastikan pasokan air bagi petani tetap tersedia meskipun curah hujan menurun akibat perubahan iklim.
“Air ini harus kita hemat dan kelola dengan baik. Saya minta agar jaringan tersier segera dibangun sehingga air tidak terbuang dan dapat menjangkau lebih banyak lahan pertanian secara efisien,” ujar Dody Hanggodo. Jumat (17/7/2026)
Salah satu infrastruktur JIAT yang telah beroperasi berada di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sumur tersebut memiliki debit air sekitar 8 liter per detik dengan kedalaman 57 meter dan mampu mengairi lahan pertanian seluas kurang lebih 9 hektare.
Fasilitas tersebut dilengkapi jaringan pipa sepanjang 1.000 meter, 13 box bagi, reservoir berkapasitas 50 meter kubik, serta memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi utama dengan dukungan pasokan listrik PLN sebagai cadangan.
Kepala Satuan Kerja NVT Air Tanah dan Air Baku Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II, Djoniur Doga, mengatakan pembangunan JIAT dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembangunan sumur dimulai pada September 2025 dan selesai pada Desember 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan program pembangunan 18 titik JIAT di Provinsi NTT.
“Kami memperoleh debit air sekitar 8 liter per detik dari kedalaman sumur 57 meter. Dukungan masyarakat juga sangat besar, termasuk adanya warga yang menghibahkan lahan untuk pembangunan rumah pompa dan panel surya sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik,” kata Djoniur.
Selain memenuhi kebutuhan irigasi, JIAT juga dilengkapi fasilitas penyediaan air bersih skala kecil yang dapat dimanfaatkan petani saat beraktivitas di lahan pertanian.
Menurut Djoniur, penyediaan fasilitas tersebut merupakan arahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menambahkan bahwa tantangan selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui pendampingan kepada petani mengenai pola irigasi yang sesuai kebutuhan tanaman.
“Tanaman tidak selalu membutuhkan air dalam jumlah berlebihan. Yang terpenting adalah penggunaan air secara hemat dan tepat agar sumber daya air tanah tetap berkelanjutan,” ujarnya.
Keberadaan Jaringan Irigasi Air Tanah mulai dirasakan manfaatnya oleh petani di Kelurahan Batuplat.
Salah seorang petani, Meike, mengungkapkan bahwa sebelum adanya JIAT, kebutuhan air pertanian hanya mengandalkan sumur gali sedalam sekitar delapan meter dengan proses pengambilan air secara manual menggunakan ember.
Kondisi tersebut membuat aktivitas pertanian menjadi lebih berat dan membatasi intensitas tanam, terutama saat musim kemarau.
“Sekarang kami sangat bersyukur karena sudah ada air dari JIAT. Meskipun musim kemarau, kami tetap bisa menanam dan panen dua kali dalam setahun,” ujar Meike.
Hingga saat ini, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II mencatat telah membangun lebih dari 300 titik Jaringan Irigasi Air Tanah serta sekitar 1.600 infrastruktur air tanah dan air baku yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTT.
Pada tahun 2026, Kementerian PU juga merencanakan pembangunan empat titik JIAT baru, masing-masing dua titik di Kota Kupang dan dua titik di Kabupaten Malaka, sebagai bagian dari langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan.
Melalui pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah yang terintegrasi dengan sistem distribusi menuju lahan pertanian, Kementerian PU berharap ketersediaan air bagi petani di wilayah kering dapat semakin terjamin.
Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.
