MITRAPOL.com, Jakarta – Dalam Rapat Kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2026), anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp114,59 triliun.
Angka tersebut meningkat Rp16,12 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp98,47 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum sekaligus mendukung prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur pada 2027 akan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, air dan energi, pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja, pembangunan desa dan pemerataan, hingga pembangunan manusia dan lingkungan.
“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata,” kata Dody. Rabu (2/9/2026)
Kementerian PU sebelumnya memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Dalam pembahasan selanjutnya, kementerian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp16,12 triliun.
Tambahan tersebut terdiri atas Rp14,41 triliun rupiah murni dan Rp1,71 triliun non-rupiah murni.
Dengan tambahan tersebut, total alokasi anggaran Kementerian PU untuk 2027 menjadi Rp114,59 triliun.
Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp37,30 triliun.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, preservasi serta pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, hingga pembangunan jalan tol.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memperoleh Rp32,57 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk revitalisasi sekolah keagamaan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III, pembangunan perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta pembangunan prasarana kesehatan, peribadatan, olahraga, perekonomian, dan prasarana strategis lainnya.
Untuk sektor sumber daya air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh Rp30,66 triliun.
Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan bendungan yang sedang berjalan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir dan sedimen, pengamanan pantai, peningkatan kapasitas air baku, serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Adapun Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh Rp12,15 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perluasan SPAM, pengelolaan air limbah, persampahan, dan bangunan gedung.
Selain alokasi tersebut, sebesar Rp1,91 triliun disiapkan untuk dukungan manajemen dan teknis Kementerian PU.
Kementerian PU juga mengalokasikan Rp7,06 triliun untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada 2027.
Anggaran tersebut mencakup 17.412 lokasi, terdiri atas 13.296 lokasi P3TGAI, 128 unit jembatan gantung, serta 3.988 lokasi program IBM bidang permukiman.
Program IBM bidang permukiman tersebut meliputi PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Menteri Dody mengatakan program prioritas Kementerian PU pada 2027 akan ditetapkan secara fokus dan realistis agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pelaksanaan akan kami jaga secara lebih berkualitas, akuntabel, dan dapat senantiasa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara maksimal,” ujar Dody.
