MITRAPOL.com, Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait arah kebijakan ekonomi nasional, khususnya komitmen pemerintah untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi global.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu (20/5/2026), menyusul meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok akibat dampak krisis energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menilai evaluasi menyeluruh terhadap program MBG perlu segera dilakukan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan program MBG berjalan efisien dan akuntabel. Efisiensi anggaran yang dihasilkan dapat dialihkan untuk memperkuat subsidi kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan adanya evaluasi terhadap alokasi anggaran MBG dalam APBN 2026. Pemerintah disebut tengah melakukan penyempurnaan tata kelola program agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
FWK mencatat, berdasarkan laporan anggotanya di berbagai daerah, sejumlah komoditas pokok seperti minyak goreng, telur, bawang putih, tahu, dan tempe mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir.
Selain itu, kelangkaan minyak goreng bersubsidi Minyakita di sejumlah daerah juga menjadi perhatian. Harga produk tersebut di pasar dilaporkan melampaui harga eceran tertinggi (HET), sehingga dinilai perlu penanganan distribusi yang lebih efektif.
Dalam forum tersebut, mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, menilai pemerintah perlu memanfaatkan APBN sebagai instrumen shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dari tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak global dan pelemahan rupiah.
“Subsidi harus diarahkan pada komoditas yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas, termasuk bahan baku industri kecil seperti kedelai untuk pelaku usaha tahu dan tempe,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, mendorong optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah di seluruh Indonesia guna memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar dan menghindari spekulasi harga di pasar.
Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mencegah gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
Diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh pers nasional, pimpinan redaksi media, serta wartawan senior sebagai bagian dari kontribusi insan pers dalam memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan publik.
