MITRAPOL.com, Merauke – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Selatan melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Papua Selatan, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Hanura Papua Selatan, perwakilan KPU, dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan. Pertemuan berlangsung secara dialogis dan konstruktif guna memastikan data kepengurusan serta administrasi partai politik tetap akurat, mutakhir, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, tim KPU menjelaskan bahwa pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola kepartaian di daerah.
Melalui program tersebut, setiap partai politik didorong untuk melakukan pembaruan data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, serta dokumen administrasi lainnya secara berkala.
KPU menilai akurasi data partai politik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tahapan kepemiluan yang tertib, profesional, dan akuntabel.
Sementara itu, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menekankan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan seluruh partai politik dalam proses pemutakhiran data. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menjaga integritas data kepartaian.
Data yang valid dan mutakhir dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
Ketua dan jajaran pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Papua Selatan menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Partai Hanura menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kelengkapan administrasi organisasi serta mendukung langkah penyelenggara pemilu dalam mewujudkan data partai politik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara partai politik, KPU, dan Bawaslu dalam membangun sistem demokrasi yang sehat, meningkatkan akurasi data kepartaian, serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas di Provinsi Papua Selatan.
