MITRAPOL.com | Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi permanen 47 jembatan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Hingga 25 Juli 2026, progres pekerjaan rata-rata telah mencapai 34,38 persen.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan percepatan pembangunan dilakukan setelah seluruh akses darurat di wilayah terdampak berhasil difungsikan sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga. Minggu (26/7/2026).
“Yang kita kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun kembali dapat memberikan pelayanan yang aman dan andal bagi masyarakat,” ujar Dody.
Berdasarkan data Kementerian PU, sebanyak 48 penanganan jembatan darurat dengan total panjang 1.876,3 meter telah selesai dan seluruhnya sudah dapat digunakan masyarakat.
Penanganan tersebut meliputi 25 titik di Aceh, 13 titik di Sumatra Utara, dan 10 titik di Sumatra Barat, melalui pemasangan Jembatan Bailey, box culvert, perkuatan struktur, penanganan oprit, serta pembersihan material dan alur sungai.
Seiring berfungsinya akses darurat, Kementerian PU kini melanjutkan pembangunan permanen terhadap 47 jembatan dengan total panjang 3.932,1 meter.
Rinciannya meliputi: 30 jembatan di Aceh, 8 jembatan di Sumatra Utara dan 9 jembatan di Sumatra Barat
Sejumlah proyek telah menunjukkan kemajuan signifikan. Di Aceh, pembangunan Jembatan Lawe Mengkudu I dan Jembatan Ulee Langa telah mencapai progres di atas 90 persen.
Sementara di Sumatra Barat, empat jembatan yakni Marga Yasa A, Marga Yasa B, Sungai Indarung, dan Batang Lolo telah rampung 100 persen dan siap mendukung kembali aktivitas masyarakat.
Kementerian PU menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur pascabencana.
Percepatan pembangunan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, mendukung mobilitas masyarakat, sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi di daerah terdampak.
