MITRAPOL.com, Ketapang – Polsek Matan Hilir Utara, Polres Ketapang, mendampingi Kelompok Tani Desa Kuala Satong dalam panen jagung hibrida di lahan pertanian seluas 1 hektare, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Matan Hilir Utara Iptu Ruswanto, S.H., bersama personel Polsek dan anggota kelompok tani. Panen menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut.
Pendampingan dilakukan sebagai bentuk sinergi antara Polri, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian.
Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., CPHR, melalui Kapolsek Matan Hilir Utara Iptu Ruswanto mengatakan keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan.
“Pemanenan jagung hibrida ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah desa, kelompok tani, masyarakat dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan. Kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut hadir mendampingi dan memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian,” ujar Ruswanto.
Menurutnya, pendampingan terhadap kelompok tani diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas.
Polsek Matan Hilir Utara juga mendorong agar pendampingan kepada kelompok tani dilakukan secara berkelanjutan sehingga pengembangan sektor pertanian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ruswanto berharap sinergi antara kelompok tani, pemerintah desa, masyarakat, dan Polri terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Matan Hilir Utara.
Kegiatan panen jagung hibrida tersebut berlangsung aman dan lancar. Polsek Matan Hilir Utara menyatakan akan terus mendukung kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah hukumnya.
