MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat progres fisik pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2026 mencapai 54,84 persen hingga 19 Agustus 2026. Sementara itu, realisasi keuangan telah mencapai 49,59 persen dari pagu anggaran sebesar Rp132,38 triliun.
Capaian tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI untuk mengevaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Dody menegaskan, pelaksanaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap belanja pemerintah harus menghasilkan infrastruktur yang berfungsi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran ini harus berubah menjadi infrastruktur yang berfungsi dan mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat Indonesia,” kata Dody.
Pagu anggaran Kementerian PU pada 2026 mengalami beberapa kali perubahan. Dari DIPA awal sebesar Rp118,5 triliun, anggaran kemudian menjadi Rp106,18 triliun setelah dilakukan penajaman belanja.
Pagu tersebut selanjutnya meningkat menjadi Rp132,38 triliun setelah memperoleh tambahan anggaran, antara lain Rp21,16 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera serta Rp4,66 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Dody mengatakan percepatan program pembangunan harus tetap dilakukan dengan disiplin agar capaian anggaran tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menghasilkan infrastruktur yang dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Pada sektor sumber daya air, Kementerian PU masih melaksanakan pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi seluas 11.121 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi 85.347 hektare, pengendalian banjir sepanjang 182,12 kilometer, pengamanan pantai 16 kilometer, serta P3-TGAI di 12.000 lokasi.
Di sektor Bina Marga, pekerjaan meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 123 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan 1.690 kilometer, preservasi jembatan 107.605 meter, serta pembangunan dan penggantian jembatan.
Kementerian PU juga mengerjakan pembangunan flyover dan underpass sepanjang 150 meter serta pembangunan jalan tol sepanjang 32,73 kilometer.
Sementara di sektor Cipta Karya, program mencakup pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 791,40 liter per detik, perluasan SPAM untuk 40.908 sambungan rumah, serta pengelolaan air limbah bagi 102.553 kepala keluarga.
Program Prasarana Strategis juga mencakup pembangunan dan revitalisasi berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, dan perekonomian.
Kementerian PU turut menjalankan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan padat karya untuk memperluas manfaat pembangunan.
Hingga 19 Agustus 2026, program tersebut mencakup 15.237 lokasi dengan alokasi anggaran Rp5,43 triliun. Realisasi keuangan mencapai Rp2,72 triliun atau 50,15 persen, sedangkan progres fisiknya mencapai 38,47 persen.
Program tersebut antara lain P3-TGAI di 12.000 lokasi dengan progres keuangan 76,59 persen dan fisik 61,65 persen.
Di sektor Bina Marga, pembangunan 92 jembatan gantung mencatat progres keuangan 30,18 persen dan progres fisik 38,02 persen.
Adapun sektor Cipta Karya menjalankan 3.145 lokasi melalui sejumlah program, di antaranya PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Dody mengapresiasi dukungan Komisi V DPR RI terhadap pelaksanaan program Kementerian PU. Menurutnya, pengawasan bersama diperlukan agar pelaksanaan APBN 2026 dapat terus dipercepat hingga akhir tahun dengan tetap menjaga kualitas dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
