MITRAPOL.com, Flores – Sepekan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak.
Hingga 20 Agustus 2026, pendataan awal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mencatat 94 titik infrastruktur jalan dan jembatan terdampak, terdiri atas 75 titik longsoran, tiga titik amblas, serta 16 jembatan dan duiker.
Dari jumlah tersebut, Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga telah melakukan pemeriksaan lapangan pada 34 titik longsoran dan sembilan jembatan/duiker.
Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan kebutuhan penanganan darurat sekaligus menyiapkan langkah pemulihan permanen sesuai kondisi masing-masing lokasi. Kementerian PU menyatakan penanganan difokuskan pada keselamatan pengguna jalan dan menjaga konektivitas masyarakat serta distribusi logistik.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sejak hari pertama gempa, jajaran balai di wilayah NTT telah diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kesiapan personel, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan,” kata Dody.
Penanganan dilakukan secara bertahap. Pada lokasi longsoran yang mengganggu badan jalan, petugas membersihkan material dan melakukan pengamanan agar akses kendaraan tetap dapat digunakan.
Sementara di lokasi yang memiliki potensi longsor susulan atau mengalami kerusakan struktur, Kementerian PU menyiapkan penanganan yang lebih permanen.
Di ruas Ruteng–Reo–Kedindi, material batuan yang menutup badan jalan telah dibersihkan. Untuk mengurangi risiko longsor susulan, penanganan lanjutan disiapkan melalui pemasangan rock bolt, wire mesh, dan rockfall barrier.
Setelah penanganan darurat dilakukan, arus lalu lintas di lokasi tersebut tetap dapat berlangsung dua arah.
Penanganan juga dilakukan di ruas Ruteng–Km 210 dan Km 210–Batas Kabupaten Manggarai. Selain pembersihan material longsor dan batuan, petugas memasang rambu peringatan, menutup retakan pada badan dan bahu jalan, serta membersihkan saluran.
Penguatan lereng melalui rock bolt dan jaring pengaman juga disiapkan pada lokasi yang membutuhkan penanganan permanen.
Di Kabupaten Ende, penanganan mencakup sejumlah titik pada ruas Aegela–Batas Kota Ende, Batas Kota Ende–Detusoko, Junction–Wolowaru, serta Wolowaru–Lianunu.
Pembersihan longsoran telah dilakukan, sementara bahu jalan yang terdampak diperkuat. Sejumlah lokasi juga disiapkan untuk penanganan permanen berupa dinding penahan tanah, shotcrete, jaring pengaman aktif, dan sistem drainase.
Kementerian PU memastikan kondisi 15 ruas jalan nasional yang terdampak gempa secara umum masih fungsional.
Kondisi tersebut memungkinkan arus kendaraan, termasuk distribusi logistik dan bahan bakar minyak (BBM), tetap berjalan.
Selain jalan, pemeriksaan teknis dilakukan terhadap sejumlah jembatan terdampak. Penanganan mencakup pemeriksaan dan perbaikan komponen seperti expansion joint, elastomer, abutment, dinding sayap, serta elemen pengaman sungai.
Penanganan sementara dilakukan untuk menjaga keamanan struktur dan area sekitar. Sementara itu, rehabilitasi permanen disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis.
Salah satu jembatan yang diperiksa adalah Jembatan Nanga Roro pada ruas Aegela–Batas Kota Ende. Pemeriksaan menemukan kerusakan pada sejumlah elemen, antara lain balok penahan gempa, fondasi yang mengalami gerusan, dinding penahan tanah, wingwall, dan expansion joint.
Kementerian PU menyiapkan penanganan sementara sekaligus rencana rehabilitasi permanen jembatan tersebut.
Untuk memperkuat konektivitas sementara di wilayah terdampak, Kementerian PU juga memobilisasi tiga unit jembatan Bailey dengan panjang masing-masing 30 meter.
Jembatan tersebut dimobilisasi dari BBPJN Jawa Timur–Bali, BPJN Nusa Tenggara Barat, dan BBPJN Sulawesi Selatan untuk selanjutnya dikirim ke Flores. Penempatan jembatan sementara akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan teknis dan kebutuhan di lapangan.
Salah satu infrastruktur yang tengah diidentifikasi secara lebih detail adalah Jembatan Wae Pesi sepanjang sekitar 100 meter di ruas Ruteng–Reo–Kedindi, Kabupaten Manggarai.
Survei awal menemukan adanya pergeseran pada pilar dan abutmen serta kerusakan expansion joint. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk menentukan bentuk penanganan yang tepat.
Kementerian PU melalui BPJN NTT bersama pemerintah daerah terus memantau kondisi infrastruktur yang terdampak gempa, termasuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan lanjutan akibat gempa susulan.
Menteri PU sebelumnya menegaskan bahwa penanganan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama terhadap infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pelayanan dasar.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan akses masyarakat di wilayah terdampak tetap terjaga sembari penanganan permanen dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan teknis.
