MITRAPOL.com, Nagan Raya – Dugaan perbuatan kontroversi yang menyeret Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Aceh, berinisial MRR, menjadi perhatian sejumlah masyarakat. Peristiwa yang disebut terjadi di rumah dinas Ketua DPRK tersebut memunculkan desakan agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi secara terbuka.
Sorotan muncul setelah beredar informasi mengenai dugaan keberadaan Ketua DPRK bersama seorang perempuan yang diketahui bukan pasangan sahnya di rumah dinas pada dini hari, peristiwa tersebut dikabarkan diketahui oleh istri yang bersangkutan.
Sejumlah warga menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka karena menyangkut etika, tanggung jawab moral, serta citra lembaga legislatif yang dipimpin MRR.
Seorang warga Aceh yang akrab disapa Aduen menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan, bukan pernyataan sepihak yang berpotensi menimbulkan polemik baru.
“Kami meminta persoalan ini dijelaskan secara terbuka. Sebagai pejabat publik, yang bersangkutan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan,” ujar Aduen.
Menurutnya, jabatan sebagai pimpinan DPRK membawa tanggung jawab besar karena seorang pejabat publik diharapkan mampu menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat.
Aduen juga mempertanyakan sikap anggota DPRK Nagan Raya terhadap polemik yang berkembang tersebut. Ia menilai lembaga legislatif perlu menunjukkan sikap kelembagaan apabila terdapat persoalan yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik.
“Bagaimana marwah dan kehormatan lembaga yang selama ini dipercaya masyarakat? Kami berharap seluruh anggota DPRK dapat menyikapi persoalan ini secara bijaksana dan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Selain meminta klarifikasi dari Ketua DPRK, sebagian warga juga mendesak pimpinan partai politik yang menaungi MRR, baik di tingkat Provinsi Aceh maupun pusat, agar melakukan penelusuran internal.
Mereka meminta partai mengambil langkah sesuai aturan organisasi apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran kode etik atau ketentuan internal partai.
Warga juga berharap DPRK Nagan Raya tidak mengabaikan persoalan tersebut. Apabila terdapat laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran etik, lembaga terkait diminta menindaklanjutinya melalui mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat meminta aparat penegak hukum bertindak profesional apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Aduen menegaskan bahwa penanganan persoalan yang melibatkan pejabat publik harus dilakukan secara transparan dan tidak memberikan perlakuan istimewa berdasarkan jabatan.
“Kami berharap persoalan ini ditangani secara objektif dan transparan. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegasnya.
Terkait peristiwa ini, Awak Media Mitrapol Aceh telah mengirimkan pesan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp kepada yang bersangkutan, namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
Redaksi MITRAPOL.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua DPRK Nagan Raya, partai politik yang menaunginya, serta pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai informasi yang berkembang.
Publik menantikan penjelasan dari pihak terkait agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan berbagai pihak, sekaligus memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika pejabat publik tetap dijunjung tinggi.
