MITRAPOL.com, Lahat – Polemik pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lahat terkait bantuan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lahat mendapat tanggapan dari Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Kabupaten Lahat, Frengky.
Frengky menyayangkan pernyataan yang dipersoalkan pengurus PWI tersebut, terlebih jika disampaikan di hadapan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lahat. Ia menilai persoalan yang menyangkut organisasi pers seharusnya disampaikan secara proporsional dan diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya sangat menyayangkan ucapan Sekda Lahat yang dinilai memojokkan salah satu organisasi pers. Jika memang ada persoalan, sebaiknya disampaikan secara terbuka dan diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi polemik,” ujar Frengky kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Menurut Frengky, organisasi pers memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, hubungan antara pemerintah daerah dan organisasi wartawan perlu dibangun atas dasar saling menghormati serta kemitraan yang profesional.
Frengky juga meminta Bupati Lahat memberikan perhatian terhadap polemik tersebut. Ia berharap Bupati menegur Sekda dan melakukan evaluasi terhadap persoalan yang berkembang.
“Kalau memang terbukti tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik, saya berharap Bupati Lahat memberikan teguran tegas. Bahkan, jika diperlukan, perlu dilakukan evaluasi terhadap jabatan yang bersangkutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, wartawan dan pemerintah daerah merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan. Pers menjalankan fungsi penyampaian informasi dan kontrol sosial, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan serta informasi publik secara terbuka.
Frengky berharap polemik tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi pers tetap terjaga serta tidak berkembang menjadi persoalan yang merugikan hubungan kelembagaan.
Sebelumnya, Ketua PWI Lahat, Ehdi Amin, menyampaikan keberatan atas pernyataan Sekda yang disebut mengaitkan bantuan, khususnya dana operasional Uji Kompetensi Wartawan (UKW), kepada PWI Lahat. Ehdi meminta Sekda memberikan klarifikasi secara terbuka karena menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang diketahui pengurus organisasi.
Sementara itu, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan melalui pesan singkat, Sekda Lahat membantah pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dipersoalkan. Ia menyebut kemungkinan terjadi kesalahpahaman dalam menangkap pembicaraannya.
“Maaf, saya tidak pernah menyebutkan seperti itu. Mungkin ada yang salah menangkap pembicaraan saya,” jelas Sekda.
Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait diperlukan agar polemik tidak berkembang berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
