MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat pembinaan sertifikasi terhadap 41.824 tenaga kerja konstruksi (TKK) di seluruh Indonesia hingga 22 Oktober 2026.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, sertifikasi diharapkan mendorong tenaga kerja konstruksi bekerja secara profesional, efisien, serta sesuai standar kompetensi dan keselamatan kerja.
“Asta Cita juga menugaskan kami untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Karena itu, bagi kami, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tapi kendaraan kuat untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Dody. Senin (26/10/2026).
Program pembinaan dilaksanakan Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK), dengan dukungan tujuh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) dan kerja sama berbagai mitra. Kegiatan ini mencakup pembinaan tenaga kerja sesuai jenjang kompetensi dan bidang keahlian.
Berdasarkan data hingga 22 Oktober 2026, BJKW IV Surabaya mencatat jumlah pembinaan terbesar, yakni 14.288 tenaga kerja. Berikutnya, BJKW III Jakarta membina 6.872 tenaga kerja dan BJKW VI Makassar sebanyak 6.691 tenaga kerja.
Sementara itu, BJKW I Banda Aceh mencatat 4.867 tenaga kerja, BJKW II Palembang sebanyak 3.478 tenaga kerja, BJKW V Banjarmasin sebanyak 3.311 tenaga kerja, dan BJKW VII Jayapura sebanyak 2.317 tenaga kerja.
Pembinaan tersebut mencakup tenaga kerja konstruksi terampil jenjang 1–6, tenaga kerja ahli jenjang 7, instruktur dan asesor, tenaga kerja konstruksi percontohan, serta tenaga kerja konstruksi strategis atau dukungan manajemen (Dukman).
Melalui program ini, Kementerian PU mendorong peningkatan keterampilan teknis sekaligus penerapan standar mutu, keselamatan, dan profesionalisme dalam pekerjaan konstruksi.
Kementerian PU menyatakan akan terus memperluas pembinaan dan meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
Upaya tersebut diharapkan memperkuat kualitas sumber daya manusia, membuka peluang kerja yang lebih baik, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
